Awal Tahun di Masa Pandemi, 393 Istri di Bojonegoro Minta Cerai

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Masa pandemi ini membuat permasalahan muncul tanpa diduga. Salah satunya hubungan pernikahan, dimana perkara gugatan perceraian di Kabupaten Bojonegoro tercatat ada 558 perkara, terhitung mulai Januari hingga Februari 2021.

Perkara yang paling mendomniasi adalah cerai gugat atau gugatan perceraian yang diajukan oleh istri.

Ketua Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Sholikin Jamik mengatakan, ratusan perkara gugatan perceraian itu paling banyak datang dari pasangan suami-istri muda, yakni di bawah usai 30 tahun.

“Dari awal tahun hingga akhir bulan Februari yang melakukan cerai gugat sebanyak 393 orang dan cerai talak (gugatan diajukan oleh suami) sebanyak 165 orang,” ujarnya, Sabtu 13 Maret 2021.

Penyebab ratusan perceraian itu, lanjut dia, diduga akibat permasalahan ekomoni. Selain itu juga dipicu Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim, terutama latar belakang pendidikan.

“Paling banyak melakukan perceraian yaitu orang dari latar pendidikan lulusan Sekolah Dasar (SD),” katanya.

Faktor lainnya, masih kata dia, kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19 juga memicu kasus perceraian. Pertikaian pasangan suami dan istri acapkali terjadi, sepanjang pandemi, lantaran minimnya pemasukan atau nafkah yang dihasilkan.

Meski demikian, Pengadilan Agama tetap melakukan pembinaan kepada pemohon  dengan harapan mengurungkan gugatan perceraian.

“Pastinya pihak pengadilan agama juga melakukan mediasi kepada pemohon guna untuk memikirkan lebih lanjut sebelum melakukan perceraian, namun selalu gagal dan pemohon kekeh mengajukan perceraian,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini