Awal Tahun di Masa Pandemi, 393 Istri di Bojonegoro Minta Cerai

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Masa pandemi ini membuat permasalahan muncul tanpa diduga. Salah satunya hubungan pernikahan, dimana perkara gugatan perceraian di Kabupaten Bojonegoro tercatat ada 558 perkara, terhitung mulai Januari hingga Februari 2021.

Perkara yang paling mendomniasi adalah cerai gugat atau gugatan perceraian yang diajukan oleh istri.

Ketua Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Sholikin Jamik mengatakan, ratusan perkara gugatan perceraian itu paling banyak datang dari pasangan suami-istri muda, yakni di bawah usai 30 tahun.

“Dari awal tahun hingga akhir bulan Februari yang melakukan cerai gugat sebanyak 393 orang dan cerai talak (gugatan diajukan oleh suami) sebanyak 165 orang,” ujarnya, Sabtu 13 Maret 2021.

Penyebab ratusan perceraian itu, lanjut dia, diduga akibat permasalahan ekomoni. Selain itu juga dipicu Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim, terutama latar belakang pendidikan.

“Paling banyak melakukan perceraian yaitu orang dari latar pendidikan lulusan Sekolah Dasar (SD),” katanya.

Faktor lainnya, masih kata dia, kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19 juga memicu kasus perceraian. Pertikaian pasangan suami dan istri acapkali terjadi, sepanjang pandemi, lantaran minimnya pemasukan atau nafkah yang dihasilkan.

Meski demikian, Pengadilan Agama tetap melakukan pembinaan kepada pemohon  dengan harapan mengurungkan gugatan perceraian.

“Pastinya pihak pengadilan agama juga melakukan mediasi kepada pemohon guna untuk memikirkan lebih lanjut sebelum melakukan perceraian, namun selalu gagal dan pemohon kekeh mengajukan perceraian,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sistem Kontrak Kerja jadi Masalah Generasi Muda, GMNI Singgung Keadilan Ketenagakerjaan di Indonesia

Sistem Kontrak Kerja jadi Masalah Generasi Muda, GMNI Singgung Keadilan Ketenagakerjaan di Indonesia Kondisi ketenagakerjaan saat ini menghadirkan berbagai tantangan signifikan yang berdampak pada kesejahteraan pekerja, terutama dalam menghadapi ketidakpastian kerja dan fenomena fleksibilitas yang eksploitatif atau dikenal sebagai flexploitation. Sistem kontrak sementara kerap menjadi salah satu akar permasalahan, karena tidak menjamin kesinambungan pekerjaan. Situasi ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat upah, yang sering berada di bawah standar kehidupan layak, serta minimnya kenaikan gaji yang menambah beban para pekerja. Selain itu, kurangnya perlindungan sosial, seperti jaminan kesehatan yang tidak memadai, serta lemahnya penegakan hukum memperkuat kondisi precarization atau suatu kerentanan struktural yang terus dialami oleh pekerja. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya negara juga menjadi penghambat dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang potensial, di mana banyak pekerja terjebak dalam tekanan produktivitas tanpa disertai perlindungan hak yang memadai. Dalam konteks ini, generasi muda, termasuk kader-kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dinamika pasar kerja yang semakin eksploitatif. Generasi ini kerap menghadapi kontradiksi antara ekspektasi tinggi terhadap produktivitas dan inovasi dengan realitas kerja yang penuh ketidakpastian. Banyak dari mereka terjebak dalam sistem kerja fleksibel yang eksploitatif, seperti tuntutan kerja tanpa batas waktu dan kontrak sementara tanpa jaminan sosial yang memadai. Akibatnya, kondisi precarization semakin mengakar. Bagi kader GMNI, yang memiliki semangat juang dan idealisme tinggi untuk memperjuangkan keadilan sosial, situasi ini menjadi ironi. Di satu sisi, mereka harus tetap produktif meskipun kondisi kerja tidak mendukung, sementara di sisi lain mereka memikul tanggung jawab moral untuk terus memperjuangkan aspirasi kolektif para pekerja. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga dapat mengikis potensi intelektual, semangat juang, serta daya transformasi generasi muda dalam menciptakan struktur sosial yang lebih adil. Oleh karena itu, peran negara menjadi sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang konkret dan menyeluruh. Kebijakan ini harus memastikan pemenuhan hak-hak dasar pekerja, termasuk perlindungan sosial yang layak, serta penegakan regulasi yang konsisten untuk mengurangi ketimpangan dan menghentikan eksploitasi dalam sistem kerja fleksibel. Tanpa langkah nyata tersebut, ketimpangan struktural di pasar tenaga kerja akan terus menjadi ancaman bagi masa depan generasi muda dan stabilitas tatanan sosial secara keseluruhan.
- Advertisement -

Baca berita yang ini