Atasi Masalah Citarum dan Sampah, Gubernur Jabar Belajar ke Jepang

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum menjadi permasalahan krusial yang diutamakan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk diselesaikan. Untuk mengatasinya, mantan walikota Bandung ini mengandeng Menteri Lingkungan Hidup Jepang, Yoshiaki Harada, di Tokyo.

Emil, sapaan akrabnya, mengatakan masalah di Citarum sangat komplek mengingat DAS tersebut melewati lebih dari tujuh kabupaten/kota. Masalah makin berat karena industri banyak berdiri di sana, termasuk perumahan. Karena itu, pihaknya berencana memindahkan industri di sekitar sungai, ke area dekat pelabuhan Patimban, Subang yang dibangun oleh Japan Indonesian Corporate Agency (JICA).

“Sehingga butuh langkah strategis. Jika industri itu berpindah ke area Patimban, maka Citarum akan kami ubah dari zona industri ke zona pemukiman dan rekreasi,” kata Emil dalam keterangannya, Selasa 21 Mei 2019.

Guna merealisasikan hal tersebut, pihaknya meminta KLH Jepang membantu mengatasi bukan hanya pencemaran, namun banjir rutin yang berpuluh tahun belum terselesaikan. “Mungkin ada ahli dari Jepang yang bisa membantu mengatasi banjir luar biasa,” kata Emil.

Vice Minister for Global Environment Affairs KLH Jepang, Yasuo Takahashi, mengatakan dalam penataan Citarum pihaknya sudah menjalin kerja sama di berbagai tingkatan mulai dari kementerian, hingga level parlemen dengan pemerintah Indonesia.

“Kami juga mengharapkan kepemimpinan bapak gubernur untuk proyek-proyek tadi untuk memajukan setiap proyek walaupun selangkah demi selangkah. Kami juga mohon diberi kesempatan rutin untuk kerjasama lebih lanjut,” ujarnya.

Selain permasalahan Citarum, lanjut Takahashi, Jepang juga sudah berkomitmen membantu Pemprov Jabar dalam penanganan sampah di proyek Legok Nangka.

Menurutnya, Jepang melalui JICA, memiliki keterbatasan dalam membantu mewujudkan pengelolaan sampah modern dan ramah lingkungan untuk 12 Kota di Jabar.

Sejak tahun lalu pihaknya sudah mengirim konsultan bekerja sama dengan JICA untuk waste to energy project di Jawa Barat. Karena itu Takahashi mengaku gembira mendengar informasi bahwa lelang internasional Legok Nangka direncanakan akan dibuka tahun ini.

“Namun kami anggap kerja sama di Legok Nangka tadi sangat penting. Kami menyampaikan apreasiai tertinggi dalam memajukan proyek terkait. Kami juga mohon diberi kesempatan rutin untuk kerja sama lebih lanjut,” katanya.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini