AstraZeneca Bantah Vaksinnya Mengandung Babi

Baca Juga

MATA INDONESIA, LONDON – Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan Vaksin AstraZeneca mengandung unsur babi. Tapi, hal itu dibantah langsung AstraZeneca.

Meski mengandung babi, MU memperbolehkan penggunaan vaksin AstraZeneca karena dalam keadaan darurat dimana jumlah vaksin Sinovac tidak mencukupi.

Indonesia telah mendapatkan 1,1 juta vaksin AstraZeneca produksi Korea Selatan melalui jalur multilateral, yakni fasilitas COVAX. Vaksin tersebut saat ini disimpan di PT Bio Farma, menunggu kajian dan evaluasi BPOM sebelum bisa didistribusikan untuk vaksinasi.

Lebih jauh MUI mengatakan, izin penggunaan vaksin AstraZeneca bisa saja dicabut andai Indonesia sudah mendapat alternatif vaksin lain. Saat ini Indonesia sudah memesan vaksin buatan Pfizer atau Novavax. Jika sudah diterima, maka izin penggunaan vaksin yang kantor pusatnya di Cambridge itudicabut karena tak lagi dalam kondisi darurat.

Disebut vaksinnya mengandung babi, AstraZeneca langsung mengeluarkan bantahan. Menurut vaksin asal Inggris itu, tak ada unsur babi dalam produksi vaksin.

“Penting untuk diketahui vaksin Covid-19 AstraZenecca adalah vaksin vektor virus yang tidak mengandung produk berasal dari hewan, seperti dikonfirmasi oleh Otoritas Produk Kesehatan dan Obat Inggris,” demikian pernyataan AstraZeneca, dikutip dari WWLTV, Minggu 21 Maret 2021.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh mengatakan, para ahli sudah menjelaskan bahayanya bagi orang yang menolak divaksin meskipun saat ini sedang kekurangan vaksin yang halal.

“Muslim Indonesia harus berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity dan terbebas dari penyebaran Covid-19,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini