MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Gedung Putih mengatakan, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden akan memperpanjang perjanjian kontrol senjata START Baru dengan Rusia hingga lima tahun ke depan. Hal ini merupakan salah satu kebijakan luar negeri utama pemerintahan baru, menjelang berakhirnya perjanjian tersebut pada Februari.
“Presiden telah lama menegaskan bahwa perjanjian New START adalah untuk kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat. Dan perpanjangan ini menjadi lebih masuk akal ketika hubungan dengan Rusia bermusuhan seperti saat ini,” kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah briefing, melansir Reuters.
Psaki juga mengungkapkan bahwa Biden telah menugaskan komunitas intelijen AS untuk penilaian penuh atas pelanggaran siber Solar Winds. Di mana ada campur tangan Rusia dalam pemilu 2020, penggunaan senjata kimia oleh Rusia terhadap pemimpin oposisi Alexei Navalny, dan dugaan pemberian hadiah pada tentara AS di Afghanistan.
“Bahkan ketika kami bekerja sama dengan Rusia untuk memajukan kepentingan AS, kami juga berupaya meminta pertanggungjawaban Rusia atas tindakan sembrono dan permusuhannya,” lanjut Psaki.
Perjanjian pengendalian senjata, yang akan berakhir pada 5 Februari, membatasi Washington dan Moskow untuk mengerahkan tidak lebih dari 1.550 hulu ledak nuklir strategis.
Selain membatasi jumlah senjata nuklir strategis yang dikerahkan ke level terendah dalam beberapa dekade, New START juga membatasi rudal dan pembom darat serta kapal selam. Dalam sebuah pernyataan, Pentagon mengatakan bahwa orang Amerika jauh lebih aman dengan perjanjian utuh dan diperpanjang.
“Sama seperti kami melibatkan Rusia dengan cara yang memajukan kepentingan Amerika, kami di Departemen akan tetap waspada mengenai tantangan yang ditimbulkan Rusia dan berkomitmen untuk membela negara dari tindakan sembrono dan permusuhan mereka,” tutur juru bicara Pentagon, John Kirby.
Para ahli kebijakan mengatakan, dengan berakhirnya perjanjian itu, maka akan mengakhiri semua pembatasan pada penyebaran hulu ledak nuklir strategis AS dan Rusia serta sistem pengiriman yang berpotensi memicu perlombaan senjata baru.
