MATA INDONESIA, RIYADH – Perwakilan tetap Arab Saudi untuk PBB, Abdallah Al-Mouallimi menentang resolusi baru yang mengacu pada “perempuan dalam semua keragamannya”, “identitas gender”, dan “orientasi seksual”.
Arab Saudi menilai bahwa resolusi anyar PBB tersebut gagal memperhitungkan penghormatan terhadap norma budaya lainnya. Dengan kata lain melawan kodrat.
Resolusi Majelis Umum PBB menyerukan kepada Negara-negara untuk mengambil langkah-langkah untuk menghapus undang-undang, peraturan dan praktik yang mendiskriminasi, secara langsung atau tidak langsung, terhadap warga negara dalam hak mereka untuk berpartisipasi dalam urusan publik, termasuk berdasarkan ras, warna kulit, etnis, asal kebangsaan atau sosial.
Kemudian juga menghapus undang-undang, peraturan dan praktik yang mendiskriminasi berdasarkan jenis kelamin, gender, orientasi seksual, identitas gender, bahasa, agama, serta pandangan politik atau atas dasar disabilitas.
Dalam komentarnya, Abdallah Al-Mouallimi mengatakan bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Ia menegaskan bahwa apa yang bukan laki-laki dan perempuan adalah melawan kodrat!
Istilah seperti orientasi seksual dan identitas gender bertentangan dengan sejarah Arab Saudi, serta suara dan undang-undang dari banyak negara lain, khususnya negara dengan penduduk yang mayoritas Muslim.
“Demokrasi internasional hanya dapat dipraktikkan jika didasarkan pada landasan moral yang menghormati nilai-nilai dan budaya bangsa lain,” kata Abdallah Al-Moallimi, melansis Arab News.
“Pengenaan nilai dan konsep yang tidak sesuai dengan kodrat ketuhanan ini ditolak oleh negara-negara yang budaya, identitas agama, adat dan tradisinya menolak nilai dan konsep tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa berdasarkan perspektif keyakinan Kerajaan Arab Saudi, setiap negara memiliki hak untuk memberlakukan hukum dan peraturan sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat dan sesuai dengan budaya dan identitas agama.
“Sikap terhadap istilah dan konsep yang sangat sensitif yang terkandung dalam teks resolusi, Kerajaan Arab Saudi memiliki keberatan mengenai apa yang tercantum dalam draft resolusi No. A/C.3/76/L.45/Rev.1,” tuntasnya.
