MATA INDONESIA, JAKARTA – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan industri tembakau, khususnya mempertimbangkan aspek kelangsungan sektor usaha dan kesejahteraan petani tembakau.
“Kebijakan pemerintah harus mengedepankan kelangsungan mata pencarian petani tembakau. Saat ini sekitar 300 aturan menghimpit industri hasil tembakau, sehingga menghambat laju budi daya tanaman tembakau,” ucap Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Parmudji, Senin, 29 Maret 2021.
Agus mengatakan, kampanye anti-tembakau yang masif disuarakan sejak awal tahun 2000-an membuat industri tembakau kian suram. Ia yakin, kampanye ini tak semata untuk menurunkan angka perokok Indonesia.
“Pandangan kami ini tidak sebatas murni kegiatan yang menurunkan prevalensi perokok, tetapi kelihatannya mungkin ada sebuah misi yang terselubung,” katanya.
“Ini kan malah sangat bagus (dana digunakan untuk penelitian). Tetapi ketika dana hibah digunakan untuk memerangi tentang keberlanjutan pertanian tembakau, walaupun yang diserang itu rokoknya, kami tidak sepakat. Ini sebuah tujuan yang intinya sangat menzalimi pertanian tembakau,” tuntas agus.
