April Nanti, Jokowi Janji Cairkan Lagi Bansos PKH

Baca Juga

MINEWS, JATENG – April mendatang, Presiden Joko Widodo berjanji akan mencairkan lagi bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hal ini disampaikan presiden dalam sambutannya di acara penyaluran Bansos PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap, Senin 25 Februari 2019.

“Nanti awal april kita kirim lagi yang kedua ya, tapi jangan langsung dihabiskan,” kata Jokowi.

Presiden meminta masyarakat penerima bansos PKH agar memanfaatkan dana tersebut secara bijaksana dan sesuai kebutuhan, seperti untuk seragam sekolah anak, sepatu hingga sembako.

“Itu uangnya bisa dipakai untuk gizi anak-anak kita,” ujar Jokowi.

Selain menyampaikan penyaluran dana bansos, Jokowi juga menyempatkan diri berdialog singkat dengan beberapa masyarakat. Dalam kesempatan itu, presiden membagikan bansos PKH dan BPNT kepada 1.257 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Cilacap.

Tercatat bantuan sosial untuk Provinsi Jawa Tengah Tahap I Tahun 2019 adalah Rp 2 triliun terdiri dari PKH sebesar Rp 1,7 triliun untuk 1.449.066 keluarga dan BPNT sebesar Rp284 miliar untuk 2.583.813 keluarga.

Sedangkan bantuan sosial untuk Kabupaten Cilacap Tahap I Tahun 2019 terdiri dari PKH sebesar Rp 92 miliar untuk 77.745 keluarga dan BPNT sebesar Rp 15 miliar untuk 141.758 keluarga.

PKH merupakan program prioritas pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Pada 2019 alokasi anggaran PKH ditingkatkan menjadi Rp 34,4 triliun dari angka sebelumnya Rp 19,2 trilliun pada 2018.

Pada 2019, skema bantuan PKH yang sebelumnya flat menjadi non-flat atau bervariasi. Indeks bantuan sosial PKH Tahun 2019 disesuaikan dengan beban kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Jumlah bantuan yang diterima KPM bervariasi tergantung komponen yang dimiliki dengan pembatasan maksimal untuk 4 orang per keluarga. Indeks bantuan sosial PKH Tahun 2019 secara rinci adalah Bantuan Tetap Setiap Keluarga/Tahun (diterima 1 kali pada Tahap I) yakni untuk PKH regular Rp550.000 dan untuk PKH Akses Rp1.000.000.

Kemudian Bantuan Komponen Setiap Jiwa/Tahun (maksimal empat orang setiap keluarga). Untuk ibu hamil Rp 2.400.000, anak usia dini (0-6 tahun) Rp 2.400.000, anak SD/sederajat Rp 900.000, anak SMP/sederajat Rp 1.500.000, anak SMA/sederajat Rp 2.000.000, lanjut usia 60 Tahun ke atas Rp 2.400.000 dan penyandang disabilitas berat Rp 2.400.000.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini