MataIndonesia, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus menopang target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen di tengah ketidakpastian global. Strategi fiskal diarahkan untuk memperkuat daya beli masyarakat, mendorong investasi, serta menjaga stabilitas harga dan kesinambungan pembangunan.
Direktur Strategi APBN Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah tetap optimistis terhadap prospek ekonomi nasional, meskipun berbagai risiko global perlu diantisipasi. Faktor yang menjadi perhatian antara lain arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat, dinamika harga energi, serta perkembangan perdagangan internasional.
“Waspada harus, panik jangan. Tetap optimistis, tapi optimismenya harus realistis,” ujar Wahyu.
Menurut Wahyu, sejumlah indikator domestik dapat menjadi penopang pertumbuhan, mulai dari inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan, cadangan devisa yang memadai, hingga pertumbuhan kredit dua digit. Pemerintah juga akan mengoptimalkan APBN sebagai shock absorber untuk meredam dampak gejolak eksternal terhadap perekonomian masyarakat.
Dalam rancangan APBN 2027, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.435,1 triliun, sedangkan belanja negara direncanakan sebesar Rp4.106,3 triliun. Defisit anggaran dipatok sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih di bawah batas 3 persen.
Belanja negara akan diarahkan untuk mendukung sejumlah prioritas, termasuk pendidikan sebesar Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, kesehatan Rp244,9 triliun, dan ketahanan pangan Rp195,3 triliun. Percepatan belanja produktif diharapkan dapat memperkuat konsumsi rumah tangga, meningkatkan produksi, serta membuka lapangan kerja.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani menekankan pentingnya kepastian kebijakan bagi dunia usaha agar investasi dapat direalisasikan. Menurut dia, APBN dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, tetapi perlu didukung partisipasi sektor swasta, termasuk melalui penguatan keterhubungan perusahaan besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“APBN dapat menjadi katalisator pertumbuhan, tetapi perlu didukung partisipasi sektor swasta,” kata Aviliani,
Melalui kombinasi kebijakan fiskal yang terukur, investasi produktif, dan perluasan pasar, APBN 2027 diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional sekaligus menciptakan ruang pertumbuhan yang berkelanjutan. (*)