MINEWS, JAKARTA-PT Angkasa Pura II (Persero) terus mematangkan tiga lokasi pembangunan Bandara Soekarno-Hatta II yang masih berdekatan dengan bandara existing.
Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin mengatakan, ketiga lokasi tersebut ditentukan berdasarkan hasil prastudi kelayakan yang dihasilkan pada Desember 2018.
“Tiga itu, dua di darat dan satu di laut, jaraknya sekitar 15–20 kilometer dari bandara lama. Itu yang akan kami kaji kembali dalam feasibility study (FS) final,” katanya, Rabu 17 April 2019.
Dia menambahkan, akses utama akan terintegrasi dengan bandara lama yang sudah memiliki sarana penunjang seperti automatic people mover system atau kereta layang (skytrain) maupun dengan kereta listrik ringan (light rail transit/LRT).
Adapun, kebutuhan lahan Bandara Soekarno-Hatta II diperkirakan sama dengan bandara saat ini, yakni sekitar 2.000 hektare. Ketersediaan lahan tidak menjadi masalah karena bisa menggunakan lahan di darat maupun di laut jika diperlukan.
“Apabila dilakukan pembangunan di laut, masih belum dipastikan menggunakan metode reklamasi atau pilling. Itu juga masuk dalam FS final kami,” ujarnya.
Awaluddin menuturkan rencana pembangunan Bandara Soekarno-Hatta II, yang muncul dari ide Menteri BUMN, bertujuan untuk menopang lonjakan penumpang di masa depan. Adapun, total dana investasi yang dibutuhkan bisa mencapai Rp 100 triliun.
“Soal pendanaan tidak menjadi hambatan karena kami pasti menggandeng investor, bukan dari dana sendiri,” ujarnya.
Adapun, jumlah penumpang Bandara Soekarno-Hatta saat ini bisa mencapai angka 100 juta pada sekitar 2025–2027. Saat itu, bandara yang memiliki Terminal 4 dan mengoperasikan tiga landas pacu (runway), sudah tidak bisa dikembangkan lagi.
Padahal, pembangunan Terminal 4 dan Runway 3 hanya untuk menutup backlog yang terjadi saat ini, bukan menambah kapasitas. Saat penumpang mengalami pertumbuhan lagi, akan menjadi backlog yang baru.
Di sisi lain, pergerakan penumpang dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta diprediksi akan terus bertambah. Apalagi, Jakarta menjadi salah satu gerbang internasional Indonesia.
Sementara itu, Dirjen
Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B. Pramesti mengaku
masih menunggu hasil kajian dan permohonan perizinan yang dilakukan AP II,
sehingga belum bisa memberikan komentar lebih lanjut soal rencana
pembangunan tersebut.
