MATA INDONESIA, JAKARTA-Kabar baik buat pemerintah Kabupaten Bogor, rencana pembangunan jalur Puncak II yang sempat tertunda karena terbentur agarana, kini bakal dilanjutkan.
Komisi V DPR RI memberikan angin segar dimana mereka berjanji memperjuangkan alokasi anggaran pembangunan Jalur Puncak II.
Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi mengatakan jika, keberadaan Jalur Puncak II, bukan hanya untuk kepentingan konektivitas antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur.
“Tapi di balik gemerlapnya kawasan Puncak, di sisi timur ini banyak wilayah tertinggal, banyak masyarakat yang kesulitan karena minim akses karena jalur distribusi sangat jauh,” kata Mulyadi.
Hal itu didapatnya dari kunjungan kerja dan mendengar penjelasan secara langsung dari Pemkab Bogor dan Cianjur, terkait potensi dan masalah yang berkaitan dengan pembangunan Jalur Puncak II.
Bupati Bogor, Ade Yasin mengakui untuk pembangunan Puncak II, membutuhkan anggaran Rp1,6 triliun. Menurutnya, anggaran sebesar itu, tidak bisa dialokasikan dari APBD Kabupaten Bogor.
“Maka kami berharap ada intervensi anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan Puncak II. Alhamdulillah sekarang dengan dorongan teman-teman Komisi V DPR RI, mereka janji mau memperjuangkan anggarannya,” katanya.
Menurutnya, keberadaan Jalur Puncak II, bisa mengurangi kemacetan di Jalan Raya Puncak hingga 50 persen. Karena, kemacetan Puncak tidak hanya disebabkan wisatawan yang berkunjung, tapi juga yang ingin menuju Cianjur hingga Bandung.
“Selain itu, Puncak II bisa memecah konsentrasi kegiatan ekonomi yang masih terpusat di tengah, seperti Kecamatan Babakanmadang dan Citeureup yang memiliki sektor penggerak ekonomi utama di sektor industri, konstruksi, perdagangan dan jasa,” kata Ade.
