Alasan Sejarah, Mahathir Sebut Muslim Boleh Bunuh Warga Prancis

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Eks Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad kembali membuat kontroversi yang mengundang amarah pihak internasional. Kali ini, pria berusia 95 tahun itu menyebut, setiap Muslim punya hak untuk membunuh jutaan warga Prancis karena alasan sejarah.

Pernyataan ini disampaikan Mahathir, usai teror yang terjadi di salah satu gereja di Kota Nice, Prancis pada Kamis 29 Oktober 2020, yang menewaskan dua orang. Peristiwa ini diduga buntut dari pernyataan kontroversial Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyudutkan umat Islam, usai pemenggalan kepala salah satu guru beberapa waktu lalu, yang bermula dari masalah kartun Nabi Muhammad SAW.

“Prancis dalam sejarahnya telah membunuh jutaan orang, banyak di antaranya Muslim. Maka, Muslim punya hak untuk marah dan membunuh jutaan orang Prancis untuk pembantaian di masa lalu,” kata Mahathir, seperti dikutip dari AFP.

Ia bahkan ikut mencela Presiden Macron, dengan menyebutnya sebagai manusia tak beradab dan primitif.

“Prancis harus mengajari orang-orangnya untuk menghargai perasaan orang lain. Karena Anda telah menyalahkan semua Muslim dan agama Muslim atas apa yang dilakukan oleh satu orang yang marah, maka Muslim berhak menghukum orang Prancis,” ujar Mahathir.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini