Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum Golkar, DPD Gunungkidul Tak Persoalkan, Tapi Pengamat UGM Soroti Ini

Mata Indonesia, Gunung Kidul – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Gunungkidul menegaskan bahwa dinamika politik di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tidak akan memengaruhi persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Heri Nugroho, Ketua DPD Partai Golkar Gunungkidul, menegaskan bahwa keputusan yang diambil oleh Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto tidak akan berdampak pada hasil usulan dari tingkat bawah.

“Pilkada tidak akan terpengaruh,” kata Heri Nugroho Jumat 16 Agustus 2024.

Menurut Heri, Partai Golkar selalu mendengarkan aspirasi dari tingkatan bawah, sehingga siapapun yang menjabat sebagai Ketua Umum, keputusan tetap akan berdasarkan usulan dari tingkat daerah.

“Ketua Umum baru tidak bisa seenaknya memutuskan tanpa mendengarkan suara dari kabupaten, kota, dan provinsi,” tegasnya.

Heri juga menyatakan bahwa hingga saat ini, Koalisi Indonesia Maju (KIM) belum memberikan arahan spesifik kepada jajaran Partai Golkar di daerah. Namun, ia menambahkan bahwa akan ada rapat internal di kantor DPD Partai Golkar DIY untuk membahas hal tersebut.

“Soal arah koalisi, kami belum menentukan pilihan. Kami terus menjalin komunikasi dengan partai lain seperti PDIP, PKB, dan Gerindra,” ungkapnya.

Justru Pengaruhi Pilkada

Terpisah, mundurnya Airlangga Hartarto dari Golkar mendapat respon dari pengamat politik UGM. Arya Budi menilai bahwa dengan isu yang terjadi sekarang DPD Golkar di seluruh daerah akan terpengaruh saat menuju Pilkada.

Bukan tanpa alasan, setiap orang atau baka calon yang akan maju di Pilkada serentak 2024 akan membutuhkan tanda tangan ketua umum dan sekjen.

Apalagi Arya Budi menyoroti tak adanya sosok kuat di partai berlambang Beringin tersebut.

“Nah Golkar ini dia multi faksi, pemegang sahamnya banyak. Sehingga ketua umum bukan hanya menjadi kepentingan satu dua kelompok. Itu yang kemudian berimplikasi secara internal. Selain soal nominasi atau pencalonan di Pilkada,” sebut dia

Mundurnya Airlangga diindikasikan terkait adanya relasi kuasa dari Istana.

“Jika kita membaca, ini tentu pengunduran diri Airlangga juga bisa jadi berkaitan dengan relasi kuasa yang terjadi di tubuh eksekutif di kabinet Joko Widodo, selain soal internal,” ujar Arya

Hal itu dilihat dari dua variable yang bisa dibaca dari pidato pengunduran diri Airlangga. Pertama menyinggung tentang kesolidan internal partai atau dinamika internal. Kemudian yang kedua tentang keberlangsungan pemerintahan. Sehingga masih ada hubungan dengan dinamika yang berlangsung di eksekutif

“Nah kita enggak tahu. Itu yang kemudian juga bisa dibaca implikasinya atau dampaknya. Entah bagi Airlangga secara pribadi ataupun bagi partai dan relasi antar aktor di luar partai Golkar. Jadi Golkar dengan kabinet nanti (pemerintah baru) atau dalam proses pencalonan pilkada. Jadi itu kompleksitas yang akan muncul,”

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Ketua Umum Partai Golkar pada 10 Agustus 2024.

Pernyataan ini disampaikan melalui video resmi berdurasi kurang dari lima menit pada Minggu, 11 Agustus 2024.

Dalam pernyataannya, Airlangga menegaskan bahwa pengunduran diri ini dilakukan demi menjaga keutuhan dan stabilitas internal Partai Golkar, terutama menjelang transisi pemerintahan yang akan segera berlangsung.

“Dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohim dan atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, saya dengan ini menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar,” ujar Airlangga dalam video yang tersebar.