Kudus – Pasangan calon (paslon) Pilkada Kabupaten Kudus 2024 beradu gagasan dalam debat terbuka kedua yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (13/11/2024) malam. Kedua paslon bupati dan wakil bupati yaitu paslon nomor urut 1 Sam’ani-Bellinda, dan nomor urut 2 Hartopo-Mawahib.
Pada debat tersebut, pengamat politik dan kebijakan publik, Yanuar Wijanarko menilai bahwa paslon nomor urut 01 Sam’ani-Bellinda terlihat lebih dominan adu gagasan dengan nomor urut 02 Hartopo-Mawahib. Bahkan Yanuar berpendapat jika gagasan Bellinda justru lebih visioner dibanding Hartopo.
“Meski masih usia muda, Bellinda lebih matang dan visioner gagasannya dibanding paslon nomor urut 01. Bahkan dia bisa menuangkan berbagai gagasan terkait sejumlah isu yang ditanyakan panelis pada debat terakhir Pilkada 2024. Yakni seperti pencegahan terorisme hingga upaya mengoptimalkan moderasi beragama,” ujarnya.
Menurutnya, gagasan Bellinda dalam mencegah praktik terorisme dapat mengurangi keterlibatan individu dalam terorisme dan membangun masyarakat yang lebih aman, damai, dan harmonis. “Sebab upaya pencegahan agar warga Kudus tidak terlibat dalam tindak pidana terorisme, memerlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan banyak pihak. Selain itu juga diperlukan beberapa langkah strategis,” katanya.
Sama seperti dalam pelaksanaan moderasi beragama di Kudus, Bellinda mendorong perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. “Melalui pendidikan, dialog, dan kebijakan inklusif, Kudus kami yakini akan berhasil mempertahankan suasana toleransi yang memungkinkan berbagai kelompok agama hidup berdampingan dengan damai,” ujarnya.
Sebelumnya, Bellinda memiliki gagasan untuk meningkatkan pendidikan yang menekankan pentingnya toleransi, keberagaman, dan nasionalisme sejak usia dini. “Kemudian kami juga menggagas pendidikan karakter dan empati dengan menanamkan nilai-nilai kasih sayang, kepedulian terhadap orang lain, dan sikap terbuka terhadap perbedaan, individu akan lebih sulit terpengaruh oleh ajaran kekerasan,” kata Bellinda.
Selain itu, lanjutnya, dalam rangka pencegahan akan dilakukan pengawasan terhadap potensi radikalisasi di lingkungan komunitas, khususnya pada kelompok muda yang rentan terpapar ideologi ekstrem. “Dalam hal ini kami akan berkolaborasi dengan pihak keamanan, Kesbangpol, FKPT, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan guru perlu bekerja sama dalam mendeteksi tanda-tanda awal radikalisasi, seperti perubahan perilaku yang mencurigakan,” ujarnya.
Sementara terkait pelaksanaan moderasi beragama di Kudus, Bellinda menilai perlu langkah konkret untuk mencerminkan sikap inklusif dan toleran. “Maka jika kami diberi amanah memimpin Kabupaten Kudus, maka ada beberapa cara moderasi beragama yang dilaksanakan di Kudus, tentunya dalam implementasinya kami bersinergi dengan tokoh masyarakat, tokoh beragama, tokoh adat, pemuda pemudi dan FKUB,” katanya.
Bellinda mengatakan bahwa Kudus memiliki tradisi kuat dalam menjaga hubungan baik antarumat beragama, terutama antara Islam dan agama-agama lainnya. “Maka perlu dioptimalkan Dialog antaragama, baik dalam bentuk pertemuan formal maupun informal, kerap diadakan untuk mempererat hubungan dan menyelesaikan potensi konflik,” katanya.
