MATA INDONESIA, JAKARTA – Berbagai proyek infrastruktur strategis secara nyata terasa manfaatnya oleh masyarakat berasal dari pembiayaan proyek Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN.
”Sampai dengan tahun 2022, nilai total proyek yang dibiayai dari SBSN sebesar Rp 175,38 triliun untuk membangun 4.247 proyek yang tersebar di berbagai wilayah tanah air Indonesia,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sabtu, 2 April 2022.
Proyek tersebut di antaranya
- Pembangunan proyek jalur kereta api Double-Double Track (DDT) Manggarai – Cikarang
- Infrastruktur perkeretaapian Trans Sulawesi Parepare – Makassar
- Trans Sumatera, dan Double Track KA selatan Jawa.
Adapula pembangunan jembatan Youtefa di Jayapura – Papua, dan jembatan pulau Balang untuk dukungan konektivitas trans Kalimantan. Pembangunan bandar udara, fasilitas pelabuhan, dan penyeberangan di berbagai propinsi dalam rangka dukungan untuk peningkatan konektivitas dan penguatan jalur logistik nasional.
Pembangunan berbagai sarana-prasarana pendidikan, baik PTN di lingkungan Kemendikbudristek, maupun PTKIN dan madrasah di lingkungan Kementerian Agama.
Dia mengatakan pembiayaan proyek melalui SBSN merupakan sinergi kebijakan di antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian/Lembaga. Ini untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan prioritas dengan menggunakan dana yang bersumber dari pasar keuangan. Melalui instrumen Surat Berharga Negara yang berbasis syariah yang terbit oleh Pemerintah sejak 2008.
Dia mengatakan dengan ada Stasiun Cikarang ini, bisa menunjukkan kepada masyarakat bagaimana pinjaman dan surat utang yang sifatnya syariah bisa menghasilkan aset kebutuhan masyarakat.
”Saya senang hari ini kita bisa memberikan suatu contoh. Hasil dari uang negara dari instrumen keuangan Surat Berharga Syariah Negara,” ujarnya.
Dalam perkembangannya, kata Sri Mulyani, pembiayaan proyek SBSN tersebut menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Hal tersebut tercermin dari semakin meningkatnya pembiayaan Proyek SBSN. Baik dari sisi jumlah K/L yang menjadi pemrakarsa proyek, nilai pembiayaan yang teralokasikan. Jumlah proyek berdasarkan sebaran satker pelaksana proyek SBSN dan lokasi proyek SBSN.