MATA INDONESIA, JAKARTA – Anies Baswedan telah genap memimpin DKI Jakarta sebagai gubernur selama tiga tahun pada Jumat 16 Oktober 2020 ini.
Namun, tiga tahun kepemimpinannya, Anies telah gagal total memenuhi semua janji-janji manis kampanye pada Pilgub 2017 lalu.
“Kalau kita lihat dari kacamata RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Anies gagal memenuhi janji-janji dalam kampanye yang tertuang dalam Perda RPJMD. Sangat mustahil Anies mampu mengejar target itu,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, Kamis 15 Oktober malam.
Gembong berkata, ada beberapa janji kampanye Anies yang menjadi sorotan karena dianggap gagal, di antaranya penyediaan 350 ribu unit hunian, rumah DP Rp 0, dan penanganan banjir yang makin tak terkendali.
“Masih sangat jauh dari target pencapaian RPJMD. Contoh target penyediaan hunian layak bagi warga ibu kota 350 ribu unit, di tahun ke-3 ini belum mencapai 50 ribu. Penanganan banjir, program yang digadang, yaitu naturalisasi kali, masih nol, program drainase vertikal juga belum jalan maksimal. Kenapa ini terjadi? Karena pemprov hanya fokus pada penyediaan rumah DP Rp 0, padahal banyak masalah dalam implementasinya,” ujar Gembong.
Sementara, menurut Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco, selama ini Anies seolah-olah menjadi pemilik tunggal Jakarta, karena kerap membuat kebijakan tanpa koordinasi dengan pihak dewan.
“Masih banyak yang kurang, dibandingkan ketika kita kunker ketika kita ke wilayah lain, kalau yang sekarang ini terkait itu Pak Anies itu terkesan pemilik Jakarta, terkesan, jadi kadang jalan, jalan sendiri saja, tidak koordinasi secara kelembagaan bersama dewan,” kata Baco.
“Contoh lagi ya depan mata kita sampai sekarang urusan APBD 2021 juga belum masuk, wilayah lain sudah selesai, minimal sudah pertengahan jalan. Kan ini berarti tidak ada harmonisasi kelembagaan yang baik,” ujarnya menambahkan.
