2.500 Hunian Disiapkan KemenPUR untuk ASN dan TNI-Polri di IKN Nusantara

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Kementerian PUPR siap membangun hunian untuk ASN dan TNI -Polri di kawasan Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur.

Febry mengatakan nantinya kemenPUPR akan membangun 2.500 unit hunian untuk pemindahan ASN dan anggota TNI-Polri. Deputi I Kantor Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta

“Dalam rapat koordinasi PUPR menyampaikan kesiapannya untuk membangun 2.500 unit hunian untuk pemindahan ASN dan anggota TNI-Polri tahap awal di kawasan IKN,” kata Febry di gedung Bina Garaha Jakarta.

Febry menjelaskan, jumlah hunian yang disiapkan oleh PUPR belum sebanyak jumlah ASN dan Anggota TNI-Polri yang akan dipindahkan ke kawasan IKN. Dia menjelaskan hal itu lantaran masih ada masalah terkait pembiayaan.

“Pembiayaan PUPR hanya cukup untuk 2.500 hunian, sedangkan pemindahan ASN termasuk TNI-Polri pada tahap awal sebanyak tujuh ribu lebih,” ungkapnya.

Walaupun begitu dengan adanya kekurangan anggaran, tidak menjadi hambatan. Sebab kata Febry pemerintah sedang merumuskan skema pembiayaan lain.

“Bisa dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), bisa juga melalui pemberdayaan peran swasta dan BUMN,” sambung Febry.

Mengutip data sementara dari Bappenas, Febry memaparkan rencana jumlah ASN dan anggota TNI-Polri yang akan dipindahkan ke IKN pada tahap awal, yakni sebanyak 7.687 orang. Dengan rincian 1.971 ASN dan 5.716 TNI/Polri termasuk paspampres, BIN, dan jajarannya.

“Jumlah itu masih belum final ya, karena belum ada keputusan secara resmi. KSP akan mendorong agar segera ada ketetapan. Karena ini nanti jugs menyangkut pembagian berapa yang berkantor di sharing office berapa yang tersebar,” terangnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih Tumbuh dari Kebutuhan Warga

Oleh: Yusuf Rinaldi*Pembangunan ekonomi desa terus menjadi prioritas pemerintah sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintahmemastikan petani memperoleh pupuk tepat waktu, ibu rumah tangga menikmatiharga sembako yang terjangkau, pelaku usaha mikro memiliki akses pasar yang lebih luas, serta masyarakat desa semakin mudah menjangkau layanan keuangan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, komitmen tersebutdiwujudkan melalui penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkankesejahteraan, memperkuat kemandirian desa, dan mendorong pemerataanpembangunan sesuai potensi masing-masing wilayah.Keseriusan itu tampak jelas sejak awal. Dalam rapat terbatas bersama...
- Advertisement -

Baca berita yang ini