Aksi Brutal KSP Terhadap Warga Sipil Tidak Bisa Dibiarkan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Aksi brutal Kelompok Separatis Papua (KSP) terhadap warga sipil tidak bisa dibiarkan. Terlebih KSP menembak dua guru sekolah di Beoga karena dianggap sebagai mata-mata. Penasehat Senior Masalah Papua, Michael Manufandu, menegaskan bahwa anggapan mata-mata oleh KSP dinilai tidak berdasar.

“Ya itu menurut mereka. Tidak bisa di cap mata-mata TNI dan Polri. Ini alasan KSP saja,” kata Michael kepada Mata Indonesia News, Jumat 16 April 2021.

Melihat kondisi ini, Michael berharap aparat keamanan yang terdiri dari TNI dan Polri terus bersinergi untuk menjaga warga sipil. Ia menekankan juga agar aparat keamanan terus berkoordinasi dengan kepala daerah setempat.

“Ini semua juga tergantung TNI dan Polri bagaimana mengamankan warga sipil. Maka koordinasi dengan kepala daerah juga penting,” kata Michael.

Adapun menanggapi tuduhan KSP bahwa kedua guru yang tewas merupakan mata-mata aparat, Kepala Humas Satgas Nemangkawi, Komisaris Besar Polisi M Iqbal Alqudussy menegaskan bahwa kedua guru yang bernama Oktovianus Rayo dan Yonatan Renden hanya menjalankan tugas sebagai guru.

“Tidak ada bukti kedua guru tersebut sebagai mata-mata aparat. Siapapun yang punya hati nurani pasti tidak akan membenarkan penembakan keji tersebut. Saya sebagai manusia sangat berduka dan prihatin terhadap keluarga almarhum,” kata Alqudussy.

Ia juga mengatakan bahwa peristiwa serupa juga pernah terjadi tepatnya pada 22 Mei 2020, yaitu ada tenaga medis yang sedang menangani Covid-19 ditembak karena dilabeli intel oleh KSP.

“Tindakan-tindakan KSP ini juga termasuk kategori pelanggaran hak asasi manusia,” kata Alqudussy.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini