MATA INDONESIA, JAKARTA-Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta kepada pemerintah pusat untuk menanggung bantuan sosial baik sembako maupun BLT bagi 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat atau KPM.
Sri Mulyani mengaku kabar itu diketahuinya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, akibat Pemprov DKI tak memiliki anggaran guna mengakomodir keperluan bansos tersebut.
“Laporan dari Menko PMK, DKI yang sebelumnya akan meng-cover 1,1 juta (KPM), tetapi karena mereka tidak punya anggaran, mereka minta pemerintah pusat yang cover 1,1 juta itu,” katanya.
Hal inilah yang diakui Sri Mulyani membuat anggaran penanganan bansos bagi para warga terdampak Covid-19 menjadi bertambah. Sebab, mau tak mau pemerintah pusatlah yang harus menanggung beban anggaran bansos bagi 1,1 juta KPM tersebut.
“Jadi, kalau tadinya 1,1 juta adalah (tanggung jawab) DKI dan sisanya 3,6 juta itu (tanggung jawab) pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta di-cover oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan akan memberi bansos kepada 1,2 juta KPM di Jakarta, 576 ribu KPM lainnya di wilayah Bodetabek. Bansos yang akan diberikan tersebut bernilai Rp 600 ribu per bulan untuk tiap kepala keluarga selama tiga bulan mulai dari April sampai Juni 2020.
