Soal Kasus Desa Wadas, Ketum PBNU Minta Jangan Dipolitisasi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Polemik yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo mendapat sorotan dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Dirinya meminta agar kasus tanah tersebut tidak dipolitisasi. Apalagi jika dicap bahwa pemerintah menindas rakyat.

“Kita tidak perlu tergesa-gesa mempolitisasi masalah semacam ini sebagai masalah antara pemerintah dengan rakyat, masalah pemerintah menindas rakyat dan sebagainya, kita tidak boleh berlebihan dalam soal ini,” katanya saat Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah.

Yahya mengatakan bahwa seluruh pihak mesti bersama-sama mencari jalan keluar. Untuk itu, Nahdlatul Ulama siap menjembatani komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat Wadas.

“Saat ini yang kita butuhkan adalah jalan keluar, NU siap hadir untuk melancarkan komunikasi,” katanya.

Di sisi lain, Gus Yahya yakin dalam penyelesaiannya, Ganjar akan merampungkan persoalan terkait penambangan batu andesit di Desa Wadas dengan baik. Mengingat, kata Yahya, Purworejo punya ikatan emosional dengan Ganjar.

“Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik dan kalau saya pribadi sangat yakin bahwa ini bisa diselesaikan, karena ini masalahnya dengan tetangga pak Ganjar yang orang purworejo,” katanya.

Gubernur Ganjar Pranowo menyebut dukungan dari PBNU yang disampaikan oleh Ketum Yahya Cholil Staquf menjadi energi tambahan agar pemerintah bisa berkomunikasi lebih baik dengan masyarakat Wadas.

“Sehingga nanti yang pro maupun kontra sama-sama bisa saling menghargai dan kita carikan solusi yang paling bagus,” kata Ganjar.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini