Sinergitas Pemprov DIY, BIN dan BPJS Ketenagakerjaan DIY Serahkan Bantuan kepada Eks Napiter

Baca Juga

Mata Indonesia, Yogyakarta – Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta bersama Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BINDA DIY) dan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi D.I. Yogyakarta berkolaborasi dalam pemberian bantuan sosial kepada Eks Narapidana Terorisme (Eks Napiter) pada Kamis, 14 September 2023.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang rapat Kesbangpol Kabupaten Bantul tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Kepala (Waka) Binda DIY Wahyu MW, perwakilan Bakesbangpol DIY Monika Irene Donatirin, Kaban Kesbangpol Bantul St. Heru Wismantara, Kepala BPJS Ketenagakerjaan DIY Teguh Wiyono, Maryanto alias themeng beserta istri dan Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Bantul serta sejumlah pihak lainnya.

Kegiatan yang mengangkat tema Sinergitas Kolaborasi Terintegrasi Dalam Meningkatkan Ekonomi Eks Napiter Prov DIY dilaksanakan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan implementasi deradikalisasi eks napiter melalui branding SEJAHTERA (Support Eks Napiter Jauhkan Aksi Teror dan Ekstrimisme Radikal).

Wakabinda DIY, Wahyu MW dalam sambutannya menyampaikan, program tersebut merupakan wujud kerjasama sama pemerintah daerah dan lembaga vertikal dalam rangka pembinaan terhadap eks napiter di Kabupaten Bantul.

Menurut Wahyu, pemberian bantuan sosial tersebut sangat penting karena para eks napiter memiliki keinginan yang cukup besar untuk terus maju namun memiliki keterbatasan seperti sumber pembiayaan untuk berwirausaha, sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak untuk membantu meningkatkan taraf hidup dan perekonomian para eks napiter tersebut.

Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengapresiasi dan merasa bangga terhadap eks napiter yang memiliki keinginan untuk terus maju dan berwirausaha agar bisa lebih mandiri dengan usaha yang pantang menyerah.

“Misalnya seperti yang hadir bersama kita hari ini, Pak Maryanto, beliau memiliki keinginan yang kuat untuk terus maju, ingin mandiri dengan terus berusaha tanpa menyerah, ini patut kita apresiasi dan layak di contoh” Ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut Wahyu, pihaknya memberikan bantuan modal usaha dan berharap agar kedepan Pemda DIY dapat lebih berperan aktif dalam pembinaan eks napiter sebagai warga masyarakat di Yogyakarta hal tersebut sangat penting untuk mencegah eks napiter terpapar kembali untuk menjadi pelaku tindak kriminal atau teroris baru yang berdampak pada kerawanan sosial dan keamanan wilayah.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Bantul St. Heru Wismantara mewakili Bakesbangpol dan Pemda DIY mengucapkan terimakasih atas terlaksananya kegiatan pembangunan dan pembinaan ekonomi bagi Eks Napiter yang didukung oleh BINDA dan BPJS Ketenagakerjaan DIY.

Menurutnya, pemberian bantuan sosial kepada eks napiter tersebut diharapkan dapat memperkokoh pilar-pilar kekuatan ekonomi dalam pembangunan nasional.

Selain itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan DIY Teguh Wiyono menyampaikan, pihaknya sangat berterimakasih karena telah dilibatkan dalam kegiatan kolaborasi terintegrasi ekonomi Eks Napiter.

Teguh Wiyono mengungkapkan, saat ini masyarakat di Provinsi DIY yang telah bergabung sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan masih terbilang kecil dengan persentase baru 33 persen.

Padahal jelasnya, BPJS Ketenagakerjaan sangatlah penting untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang bekerja. Meskipun persentase masyarakat DIY yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan masih kecil, pihaknya tetap berkomitmen untuk memberikan jaminan perlindungan keselamatan kepada masyarakat.

“Karena pesentasenya memang masih kecil dan secara hitungan bisnis tidak akan masuk tetapi karena ini program pemerintah dan amanat Undang-undang dimana negara wajib menjamin keselamatan warganya”. Ujarnya

Oleh sebab itu lanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal melalui program BPJS Ketenagakerjaan dengan harapan selain memberikan perlindungan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat

“Seperti hari ini, kepada pak Maryanto, kami membantu dalam memberikan perlindungan kecelakaan kerja dan kematian secara gratis selama setahun”. Tutupnya

Salah satu eks napiter penerima bantuan sosial yang hadir dalam kegiatan tersebut, Maryanto alias Themeng, mengaku dirinya sangat terimakasih atas bantuan yang diberikan kepadanya dan berkomitmen untuk tidak kembali menjadi napiter

“Semoga kami dapat terus istikomah tidak kembali ke jalan yang salah seperti yang lalu. Bimbingan dari pemerintah dan bapak bapak semua kami harapkan”. Pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini