Semakin Pedas! Harga Cabai Merah di Bogor Tembus Rp 100 Ribu Per Kilogram

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Harga sejumlah komoditi sembako di sejumlah daerah mulai mengalami kenaikan, salah satunya harga cabai keriting merah di Kota Bogor. Saat ini mencapai Rp 100 ribu per kilogram.

Humas Perumda Pasar Pakuan Jaya, Iwan Arief Budiman mengatakan, harga cabai keriting merah dan cabai keriting hijau di pasar tradisional di Kota Bogor mengalami peningkatan hingga Rp100 ribu perkilogram di Pasar Jambu Dua dan Pasar Anyar.

Berbeda dengan di pasar Bogor, harga cabai keriting merah masih di angka kisaran Rp 78 ribu. Sedangkan harga cabai keriting hijau dikisaran harga Rp 65 ribu hingga Rp 72 ribu perkilogram.

“Peningkatan harga cabai bisa disebabkan adanya gangguan pengiriman dan gangguan cuaca,” kata Humas Perumda Pasar Pakuan Jaya, Iwan Arief Budiman.

Iwan menjelaskan bahan pokok seperti cabai berasal dari suplay daerah Cipanas, Majalengka dan Pengalengan.

Ke tiga daerah tersebut mungkin mengalami gangguan pengiriman atau gangguan panen akibat faktor cuaca.

Biasanya, kata Iwan, kenaikan harga cabai merah dan cabai hijau paling lama sampai dua Minggu.

Jika dalam waktu dua Minggu masih mengalami kenaikan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Disperindag, Bulog dan Mitra Tani untuk mengadakan operasi pasar.

Sementara itu, salah satu pedagang cabai di Pasar Kebon Kembang, Amut mengatakan, kenaikan harga cabai karena faktor cuaca.

“Kalau faktor cuaca memang tidak bisa di prediksi. Mungkin dari petaninya mengalami gagal panen yang berakibat kan naiknya harga cabai,” ujar Amut.

Akibat kenaikan ini, kata Amut, penjualan cabai yang ia jual mengalami penurunan hingga 50 persen.

“Berkurang, yang biasanya beli sekilo jadi setengah, yang beli dua kilo jadi sekilo,” ungkapnya.

Berikut update harga cabai di Pasar Kebon Kembang per 6 Juni 2022 :

– Harga cabai merah keriting untuk saat ini kisaran Rp 80 ribu, sebelumnya Rp 60 ribu perkilogram.
Harga cabai merah Tw untuk saat ini Rp 70 ribu, sebelumnya Rp 65 ribu perkilogram.

-Harga cabai jablay untuk saat ini kisaran Rp 100 ribu, sebelumnya Rp 78 ribu perkilogram.

-Harga Cabai rawit ijo: saat ini Rp 75 ribu, sebelumnya Rp 65 ribu perkilogram.
– Harga cabai hijau untuk saat ini kisaran Rp 40 ribu, sebelumnya Rp 30 ribu perkilogram.

Untuk komoditi lainnya seperti harga tomat untuk saat ini kisaran Rp 20 ribu, sebelumnya Rp 15 ribu perkilogram. Sedangkan harga bawang merah di kisaran Rp 55 ribu, sebelumnya di harga Rp 45 ribu perkilogram.

Kemudian harga bawang putih juga mengalami kenaikan harga di Rp 28 ribu perkilogram, sebelumnya harga bawang putih Rp 25 ribu perkilogram.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini