Rahasia Togel dari Zaman Kolonial hingga Milenial

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Aturan hukum di Indonesia menetapkan Togel atau Toto Gelap adalah tindakan pidana. So, siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana satu ini bakal diseret ke penjara untuk mendekam di sana.

Namun, meski kerap meresahkan masyarakat, salah satu jenis judi ini tetap saja menghantui masyarakat untuk tetap membeli dan menjualnya hingga sekarang.

Tapi tahukah kalian bahwa ada sebuah rahasia yang menyebutkan bahwa togel sebelumnya pernah dilegalkan alias dianggap tidak melanggar hukum.

Bahkan, togel sempat dikelola sendiri oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai usaha untuk membantu pembangunan. Penasaran? Ini buktinya,

Togel Zaman Kolonial

Banyak yang menganggap togel lahir pada era Presiden Soeharto memerintah. Salah besar! Judi yang melibatkan empat digit angka ini ternyata sudah ada sejak zaman kolonial Belanda.

Gak percaya? Pada zaman itu, eksistensi togel menjadi ‘bumbu’ kemegahan Batavia yang menjadi pusat pemerintahan dan juga perdagangan.

Togel [image source]
Togel [image source]

Kala itu togel cukup laris, dan bahkan banyak juga penduduk lokal yang ikut andil dalam perjudiannya ini.

Berhentinya lotre toto terjadi saat Presiden Soekarno yang kala itu menjadi presiden, menganggap kalau transaksi judi ini sangat meresahkan dan tidak sesuai dengan ideologi bangsa.

Togel di Era Soeharto

Sebelum bernama totoan gelap atau togel, jenis judi ini dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah. Yakni pada tahun 1968, Pemerintah Daerah Surabaya menjual Lotto yang merupakan singkatan dari Lotre Totalisator.

Lotre ini diadakan untuk menghimpun dana Pekan Olahraga Nasional alias PON yang diadakan pada tahun 1969.

Sumbangan dana [image source]

Usai Lotto, muncul juga KSOB (Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah) dan Nalo (Nasional Lotre).

Kemudian Presiden Soeharto juga mengadakan program lagi bernama SDSB atau Sumbangan Dana Sosial Berhadiah. Masyarakat bisa membeli kartu yang kelak akan diundi dan menghasilkan hadiah yang banyak.

Asal tahu saja nih, proyek lotre yang diadakan oleh pemerintah Indonesia merupakan proyek tiru-tiru. Indonesia meniru Inggris dan Singapura yang berhasil melakukannya.

SDSB [image source]
SDSB [image source]

Yang menyebabkan proyek ini tidak bisa berjalan dengan lancar adalah adanya kemacetan dana. Pengelola proyek ini tidak menjalankan perannya dengan baik.

Dana dari SDSB yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat justru berakhir dengan penggelapan. Dengan dana terkumpul hingga 221 miliar rupiah, pembangunan tidak pernah terjadi.

Bahkan kemungkinan uang itu dikorupsi hingga tidak bisa dilanjutkan. MUI pun akhir menyatakan lotre dilarang dan tidak boleh dilakukan lagi.

Togel di Era Milenial

Di era milenial, togel tetap saja dilakukan. Biasaya setiap pengepul memiliki satu bandar yang digunakan untuk acuhan.

Biasanya togel yang ada di Indonesia menggunakan bandar Singapura. Jadi, jika di Singapura keluar empat digit angka tertentu maka pembeli togel akan mendapatkan yang telah disepakati.

judi togel [image source]
judi togel [image source]

Nominal yang diberikan pun beraneka ragam. Setiap Rp 1.000,00 totoan yang berhasil menang, pembeli akan mendapatkan uang sekitar Rp 60.000,00 untuk dua digit.

Selanjutnya jika Rp 200.000,00 untuk tiga digit dan Rp 2.000.000,00 untuk empat digit angka yang benar ditebak. Uang itu biasanya diberikan secara tunai kepada pembeli togel yang berhasil menebah angka yang akan keluar.

4 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini