Mata Indonesia, Jakarta – Presiden Jokowi menyerahkan bantuan stimulan kepada petani gagal panen (puso) di GOR Bung Karno, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (23/1). Dalam sambutannya, Presiden Jokowi berharap uang bantuan tersebut dapat segera diterima oleh para petani sehingga para petani bisa segera menanam padi.
“Moga-moga dalam waktu yang sangat dekat realisasi uangnya bisa segera diterima para petani dan langsung bisa dipakai untuk tandur, tanam, tandur, tanam, dan segera panen. Kalau sudah panen kita tidak usah banyak impor-impor lagi dari negara lain karena mereka juga sekarang ini juga mengerem semuanya, enggak jual berasnya,” ungkap Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga memaparkan, saat ini dampak perubahan iklim telah dirasakan oleh semua negara di dunia. Kekeringan panjang maupun banjir telah menyebabkan banyak negara mengalami gagal panen sehingga produktivitas padinya menurun, termasuk di Indonesia.
Akibatnya, sedikitnya 22 negara menghentikan kebijakan ekspor berasnya dan memilih untuk mengamankan stok berasnya untuk kebutuhan dalam negerinya. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menilai, petani memiliki peran sentral bagi Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan pangan.
“22 negara sekarang ini menghentikan ekspor, menghentikan menjual berasnya kepada negara lain. Kalau penduduk sebuah negara hanya 10 juta, 25 juta, gampang. Kita ini 280 juta harus makan semuanya, nggih mboten? Oleh sebab itu, peran bapak, ibu para petani itu sangat penting bagi negara ini,” paparnya.
Untuk membantu petani agar memiliki kekuatan menanam kembali pascabencana, pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) memberikan bantuan stimulan sebesar Rp8 juta per hektare. Presiden pun berharap bantuan tersebut bisa meningkatkan produktivitas para petani.
“Untuk yang terdampak El Nino, banjir, dan sekarang ini ada kekeringan agak panjang, di Jawa Tengah itu ada 16 ribu hektare dan penerima pada hari ini adalah Kabupaten Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati. Bantuan yang diberikan ini juga sudah dihitung Rp8 juta per hektare, sudah dihitung jadi Jenderal Suharyanto enggak mungkin keliru menghitungnya, pasti benar. Itu biaya produksi nggih. Nanti moga-moga bapak ibu dalam 3-4 bulan yang akan datang segera panen kemudian dari situlah produktivitas bisa kita naikkan,” jelasnya.
(BPMI Setpres)