Mata Indonesia, Yogyakarta – Tahun 2024 menjadi tahun penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Indikasi kondisi kritis terlihat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya gelombang PHK, hingga penurunan kelas sosial kelompok menengah. Salah satu kebijakan terbaru yang menuai kontroversi adalah rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.
Kebijakan ini mendapat penolakan dari berbagai pihak, termasuk aktivis masyarakat sipil, ekonom, dan pelaku usaha, yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
Menurut Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), kenaikan tarif PPN sebesar 1 persen akan memberikan dampak berlapis. PPN dikenakan di setiap mata rantai distribusi, mulai dari produsen hingga konsumen, sehingga harga barang kebutuhan pokok dan bahan bakar berpotensi melonjak.
Ekspektasi pasar terhadap kenaikan harga ditambah pelemahan nilai tukar rupiah akan memperburuk situasi inflasi. Celios memprediksi inflasi dapat mencapai 4,1 persen, melebihi target pemerintah dan Bank Indonesia yang berkisar 1,5-3,5 persen.
“Tanpa respons kebijakan yang tepat, angka ini kemungkinan besar tercapai pada kuartal pertama tahun 2025,” ujar Bhima dalam keterangannya.
Terpisah, Inisiator Forum Cik Di Tiro, Masduki menerangkan bahwa pemerintah telah menyiapkan paket kebijakan ekonomi senilai Rp 265,6 triliun untuk 2025. Namun, dampak kenaikan PPN diprediksi tetap akan membebani daya beli, terutama kelas menengah. Data LPEM FEB UI menunjukkan kelas menengah menyumbang 50,7 persen penerimaan pajak, sedangkan calon kelas menengah berkontribusi 34,5 persen.
“Penurunan daya beli kelas ini berpotensi mengurangi kontribusi pajak, memperburuk rasio pajak terhadap PDB yang saat ini sudah rendah,” terang dia.
Kontroversi Program Makan Siang Bergizi (MBG)
Di sisi lain, program Makan Siang Bergizi (MBG) yang awalnya dimaksudkan untuk mendukung kebutuhan gizi siswa justru menimbulkan sejumlah persoalan. Beberapa masalah yang muncul meliputi, tidak meratanya akses program bagi seluruh siswa, yang memicu kecemburuan sosial.
Pelibatan pihak yang tidak memiliki pengalaman dalam pengelolaan makanan, seperti pelaksanaan oleh Lanud Adi Sutjipto di wilayah DIY.Standarisasi menu yang tidak memperhatikan kebutuhan khusus siswa.
Persoalan ini semakin diperburuk dengan kritik publik di media sosial dan media massa, menyoroti lemahnya perencanaan program yang memanfaatkan dana besar namun tidak efektif.
Eksploitasi Sumber Daya Alam: Jalan Pintas yang Tidak Berkelanjutan
Dalam upaya mencari dana tambahan, pemerintah menghadapi kritik atas kebijakan eksploitasi sumber daya alam. Rencana alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan food estate dianggap sebagai tindakan tidak beradab yang mengabaikan nilai ekologis hutan sebagai habitat satwa dan plasma nutfah.
Kebijakan ini dipandang hanya mengejar pendanaan jangka pendek dengan mengorbankan lingkungan demi keberlangsungan program seperti makan siang gratis.
Maka dari itu Masduki serta beberapa kelompok masyarakat yang tergabung di Forum Cik Di Tiro mengajak warga untuk terus menggaungkan gagasan dalam pembenahan negara ke depan.
Membuat gerakan bersama, memperbanyak sekutu/kawan yang selaras dengan nilai/prinsip dan ide gerakan masyarakat sipil tentang demokrasi, negara hukum dan hak asasi manusia.
Termasuk juga mendiskusikan ide-ide progresif tentang sistem politik dan ketatanegaraan, menggelorakan aksi publik (demonstrasi massa), dan kajian akademik kemunduran demokrasi di Indonesia.
 dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.){kind=link}