Mata Indonesia, Yogyakarta – Potensi penyalahgunaan APBD menjadi pembahasan politik di Yogyakarta, khususnya mahasiswa di Kota Pelajar. di tengah dekatnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, perhatian terhadap Anggaran Daerah menjadi tajam.
Ketua Gerakan Pemuda Melawan Korupsi (GPMK) Yogyakarta, A Arief Fauzan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi penyalahgunaan anggaran daerah tersebut sebagai alat kampanye politik. (Rabu/9/10/2024).
Dalam pembicaraannya, ia mengatakan GPMK sebagai organisasi pemuda yang memiliki fokus pada upaya pencegahan dan perlawanan terhadap korupsi, dengan tegas mendorong upaya pengawasan ekstra tehadap penggunaan keuangan daerah.
“Peluang terjadinya praktek penyalahgunaan keuangan daerah meningkat pada momen menjelang pilkada. Sebab, tingginya tekanan dan kebutuhan biaya kampanye dapat mendorong pejabat daerah atau calon pemimpin dapat tergoda untuk menggunakan anggaran daerah dengan tidak transparan atau mengalihkan dana yang seharusnya untuk pembangunan masyarakat demi kebutuhan dan kepentingan pribadi atau kelompoknya,” ucap Arief.
Menurutnya, kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan anggaran daerah juga diakibatkan karena kurangnya pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Kurangnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran daerah untuk mendukung kampanye calon pemimpin. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat luas dan memperburuk citra demokrasi lokal,” ujarnya.
Peran pihak berwajib dan masyarakat diperlukan untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan penindakan pelanggaraan serta memastikan penggunaan keuangan daerah menjelang Pilkada.
“Peran masyarakat diperlukan untuk dapat menjadi agen of control sosial dalam pengawasan penggunaan keuangan daerah menjelang pilkada, sebab partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan berjalannya pilkada yang sehat, sehingga dapat melahirkan pemimpin yang bersih da berintegritas,” tutupnya.
 2024, perhatian terhadap Anggaran Daerah menjadi tajam.){kind=link}