MATA INDONESIA, JAKARTA-Pakar Hukum Pidana Universitas Surabaya, Go Lisnawati mengatakan pinjaman online (pinjol) termasuk pinjol ilegal dianggap berpotensi jadi sumber baru pendanaan kelompok teroris untuk menggerakkan organisasinya.
Karena kata dia, pinjol ilegal kerap menawarkan kemudahan pinjaman bagi calon nasabah. Sehingga siapa pun bisa mengakses pendanaan dari pinjol.
“Ada tujuan khusus yang memudahkan untuk ya kalau saya pinjam dana ini (pinjol) ilegal tidak terlalu ribet dengan aturan-aturan ya itu bisa menjadi sebuah lubang. Sebuah loop holes yang kemudian masuk,” kata Lisnawati dalam sebuah webinar, Selasa 7 Desember 2021.
Menurutnya, masih banyak celah yang dapat membuat pinjol utamanya yang ilegal untuk dimanfaatkan oleh kelompok teror.
“Bagi regulator silakan membuat regulasi yang betul-betul harus melihat pada banyak perspektif dan memperkuat mana yang masih kurang. Terus UU ITE ini juga perlu penguatan sebetulnya,” katanya.
Sementara itu, Direktur Analisis dan Pemeriksaan I Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Novian mengungkap bahwa pendanaan dengan memanfaatkan pinjol sempat digunakan oleh salah satu kelompok teroris di Jawa Barat.
“Jadi memang mereka tidak terfokus pada legal atau ilegal. Asas yang mereka harapkan adalah kemudahan akses untuk mendapatkan tambahan dana, kemudian bentuk pinjaman itu sifatnya tunai dan sifatnya ini (nominal) kecil-keci,” ujar Novian.
Mereka menggunakan modus dengan mengajukan pinjaman ke lebih dari 10 pinjol baik ilegal maupun legal. Ada dua anggota yang diminta untuk melakukan teknik tersebut.
Setelah dana itu cair, mereka ada sebagian yang kembali membayarkan pinjamannya ada pula yang tidak membayar kewajibannya.
Untuk mencegah hal itu, menurut Novian, PPATK sudah memiliki kerangka hukum yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
