Kemhan RI Resmi Buka Rehabilitasi Terpadu bagi Penyandang Disabilitas Personel TNI dan PNS

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Kepala Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI dr. Daniel Lumadyo Wartoadi, Sp. Rad, secara resmi membuka Rehabilitasi Terpadu bagi penyandang disabilitas Personel TNI dan PNS Kemhan tingkat terampil Return To Duty Angkatan XLIX Gelombang I TA. 2024, di Gedung Rehab Medik Pusrehab Kementerian Pertahanan, pada Kamis (4/1).

Program Rehabilitasi Terpadu mencakup Rehabilitasi Medik, Rehabilitasi Vokasional dan Rehabilitasi Sosial serta Perumahsakitan, yang merupakan kegiatan rehabilitasi vokasional dipadukan dengan rehabilitasi sosial dengan sarana rumah sakit dan dukungan administrasi. Hal tersebut bertujuan menjadikan penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan menjadi insan yang profesional, mandiri dan memiliki jiwa kewirausahaan.

Rehabilitasi Terpadu diikuti oleh 85 Peserta yang terdiri dari TNI-AD 64 orang, TNI-AL 10 orang, TNI-AU 9 orang dan PNS 2 orang beserta 27 orang yang mengikuti rehabilitasi terpadu dari sentra terpadu Prof. Dr. Soeharso Surakarta. Kegiatan berlangsung selama 4 bulan dengan memberikan pelayanan Rehabilitasi Medik dan Perumahsakitan, seperti kegiatan bimbingan kesehatan khusus dan kesehatan umum.

Di sisi lain, pelayanan Rehabilitasi Vokasional berupa pelatihan keterampilan antara lain automekanik mobil, automekanik motor, teknik pendingin, teknik komputer, operator komputer, teknik elektronika, teknik pengelasan, penjahitan, desain grafis, fotografi, musik, pertukangan kayu, pertanian terpadu, tata boga dan massage. Sedangkan Rehabilitasi Sosial berupa pelayanan bimbingan psikologi sosial dan bimbingan lanjut. 

(Biro Humas Setjen Kemhan)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini