MINEWS, JAKARTA – Masyarakat pasti tak lupa kejadian pemadaman listrik skala besar atau blackout di Jawa bagian barat pada 4 Agustus lalu. Tak ingin kejadian tersebut berulang, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menjanjikan kinerja yang lebih baik.
Seperti yang diungkapkan Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani, kejadian tersebut sebisa mungkin untuk tidak akan terjadi kembali. Sekaligus menjadi pembelajaran bagi setiap pegawai PLN.
“Kejadian blackout kemarin jadi pelajaran kami, dan kami janji akan berubah menjadi lebih baik lagi,” kata Sripeni di Jakarta, Minggu 25 Agustus 2019.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno meminta direksi PT PLN (Persero) belajar dari negara lain. Khususnya soal kecepatan normalisasi pasokan listrik saat terjadi gangguan.
Sekedar informasi, blackout yang dialami PLN bukan hanya terjadi di Indonesia. Tapi juga di berbagai negara seperti Brasil, Amerika Serikat, Argentina, dan Inggris.
Namun, ujar Rini, skema distribusi listrik di negara-negara tersebut menggunakan “house load system”. Sehingga dapat dinormalisasi kembali dalam jangka waktu dua jam.
Dengan “house load system” ini, jika ada gangguan maka listrik yang mati hanya satu desa atau satu wilayah saja maka pemulihannya akan lebih mudah.
“Untuk itu, kami akan menggunakan house hold system di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta dan Surabaya. Saya harap kejadian gangguan listrik yang terjadi menjadi pembelajaran kami semua,†ujarnya.
Pun Rini meminta PLN menyusun “emergency scenario” untuk mempercepat upaya normalisasi gangguan pemadaman listrik. Ia pun mendorong PLN untuk meningkatkan infrastruktur dan “system crisis center”.
Begitu juga untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam membebaskan Right of Way atau jarak bebas minimum di bawah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
Saat ini, ROW telah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minumum pada SUTT, SUTET dan SUTT Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik.
“Ini yang akan menjadi concern kami bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan BUMN,†kata Rini.
