MINEWS, JAKARTA – Dunia penerbangan Indonesia dalam sepekan ini dihebohkan dengan kisruh (lagi) kerja sama Garuda Indonesia Group dan Sriwijaya Air. Bak drama bisnis tak berkelas, dua perusahaan ini terlihat labil dalam menjalin suatu hubungan bisnis.
Puncak kegalauan dua perusahaan ini terjadi pada pekan ini, yang membuat hubungan mereka memanas menyusul kabar batalnya sejumlah penerbangan pesawat Sriwijaya pada Kamis 7 November lalu. Padahalnya keduanya sepakat untuk mengakhiri dispute dan melanjutkan kerja sama pada 1 Oktober lalu.
Tak terima, mantan pengacara tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, pemegang saham sekaligus kuasa hukum Sriwijaya, mengatakan bahwa berlanjutnya perseteruan itu dilatarbelakangi perlakuan tak adil manajemen Garuda Indonesia terhadap perusahaannya.
Bahkan ia menyebut beban utang Sriwijaya kepada Garuda Indonesia dan beberapa BUMN lain makin parah selama kerja sama berlangsung. Sriwijaya juga dituntut bayar cash perawatan pesawat di GMF, dan rekeningnya pun diblokir maskapai pelat merah tersebut.
Kini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selesai melakukan audit atas jumlah utang yang harus dibayar oleh maskapai Sriwijaya. Wajar saja, menurut laporan keuangan Garuda Indonesia kuartal II/2019, piutang perusahaan dari Sriwijaya tercatat naik dua kali lipat, yakni dari 55.396.555 dolar AS pada 31 Desember 2018 menjadi 118.799.465 dolar AS per 30 Juni 2019.
Tak cukup sampai disitu, laporan keuangan konsolidasi Garuda Maintanance Facility (GMF) per 30 Juni 2019 mencatat piutang Sriwijaya berada di angka 52.510.904 dolar AS. Untungnya, nilai ini turun tipis sekitar 5 persen dari 31 Desember 2018 yang berkisar 55.122.037 dolar AS.
Nilai tersebut naik dari laporan keuangan per 30 September 2018 yang mencatat piutang Sriwijaya Air sebesar 48.227.330 dolar AS. Pun naik dari posisi 30 September 2017 di kisaran 38.824.556 dolar AS.
Kondisi utang tersebut pun dinilai Peneliti Jaringan Penerbangan Indonesia (Japri), Gerry Soejatman memang tidak wajar. Ia lantas mempertanyakan apakah kerja sama tersebut benar-benar bermanfaat buat Sriwijaya Air.
Sebab manajement fee cukup memberatkan Sriwijaya, yakni sebesar 5 persen serta bagi hasil sebesar 65 persen dari total pendapatan kotor perusahaan yang jadi salah satu klausul perjanjian. Padahal, sektor penerbangan adalah bisnis dengan margin tipis.
Sehingga pemungutan sejumlah uang itu seolah-olah hanya ingin memperburuk kondisi Sriwijaya. “Kok, piutangnya jadi membengkak. Kalau itu benar, niatnya mau ngebantu atau membunuh,” ucap Gerry.
Sementara VP Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan pun hanya mengatakan Garuda tengah bernegosiasi dengan pemegang saham maskapai tersebut soal penyelesaian kewajiban utang. “Garuda Indonesia berharap Sriwijaya beriktikad baik atas penyelesaian kewajiban-kewajiban mereka kepada institusi negara yang ada, ucap Ikhsan dalam keterangan tertulisnya.
