Dampak Gempa M 5,8 Mamuju, 20 Ribu Warga Majene Mengungsi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-20.000 warga Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan lapangan terbuka usai gempa bumi bermagnitudo 5,8 di wilayah Mamuju.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan dari lapangan per pukul 16.30 WIB, para warga mulai mendirikan tenda darurat menggunakan terpal berwana biru dan oranye di beberapa titik tak jauh dari permukiman mereka. Pendirian tenda juga terlihat di SMK Kota Tinggi.

Hal serupa juga dilakukan oleh para warga Kabupaten Mamuju karena khawatir terjadi gempa bumi susulan dan potensi ancaman tsunami.

Pantauan visual dari lapangan, ada tiga titik pengungsian warga yakni di Stadion Mamuju, Kantor Bupati Mamuju, dan Kantor TVRI Sulawesi Barat di Mamuju.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mencatat sebanyak empat warga Kabupaten Mamuju mengalami luka sedang setelah terkena material reruntuhan bangunan Gedung PKK, Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, ketika gempa bumi terjadi.

“Saat ini, keempat warga tersebut telah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Mamuju,” katanya, Rabu 8 Juni 2022.

Gempa bermagnitudo 5,8 mengguncang wilayah Provinsi Sulawesi Barat pada Rabu 8 Juni 2022 siang, pukul 12.32 Wib.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan informasi bahwa gempa bumi itu berpusat di koordinat 2,77° LS ; 118,56° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 26 kilometer arah Barat Tapalang Barat, Mamuju, Sulawesi Barat. Gempa yang berada pada kedalaman 10 km itu tidak berpotensi tsunami.

BNPB mengimbau para warga khususnya di wilayah yang terdampak guncangan gempa bumi untuk tidak panik namun tetap waspada. Warga juga tidak perlu mengungsi ke tempat yang lebih tinggi karena tsunami dipastikan tidak ada.

Bagi masyarakat yang sudah terlanjur mengungsi ke dataran tinggi diharapkan segera kembali turun dan memeriksa kondisi rumah masing-masing.

Apabila mendapati kondisi rumah rusak berat, maka segera laporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota setempat untuk mendapatkan dukungan bantuan tenda keluarga atau tenda darurat agar masyarakat dapat membuat tenda sementara di halaman rumah masing-masing.

Masyarakat terdampak juga punya opsi untuk mengungsi di titik-titik pengungsian terpusat yang dibuka pemerintah daerah.

Hal ini akan memudahkan pendataan dan distribusi bantuan. Selain itu, warga juga diharapkan tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari lembaga dan instansi terkait yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Abdul.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini