Cuma Bayar Rp 500 Ribu, Bisa Dapat e-KTP dan KK di Solo, Asli apa Palsu?

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Kepolisian Surakarta menangkap petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surakarta karena diduga memalsukan e-KTP dan Kartu Keluarga (KK). Dari aksinya, dia memperoleh imbalan Rp 500 ribu dari tiap korban.

Pelakunya bernama Rian Riansyah (35) yang bertugas sebagai operator pencetak e-KTP di Kantor Kecamatan Laweyan. Dia berstatus sebagai Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja (TKPK).

Dalam aksinya, pelaku mencetak e-KTP dan KK tanpa melalui prosedur, sehingga tidak terdeteksi dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

“Seharusnya kan semua pembuatan e-KTP harus melalui SIAK. Tapi pelaku ini tidak pakai, jadi Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya palsu,” kata Kepala Dispendukcapil Surakarta, Yohanes Pramono, Kamis 7 November 2019.

Pihaknya, mengetahui kasus tersebut setelah Rian mendapat surat pemeriksaan dari kepolisian yang dikirim melalui Dispendukcapil. Rian akhirnya mengundurkan diri pekerjaan per 1 November 2019.

“Dia sudah lima tahun lebih bekerja di Dispendukcapil. Sebelumnya, yang bersangkutan bertugas di Kantor Kecamatan Pasar Kliwon, mulai 2019 pindah ke Kantor Kecamatan Laweyan,” ujarnya.

Kasatreskrim Polresta Surakarta, AKP Arwansa menambahkan, pelaku mencetak e-KTP secara mandiri dengan NIK yang tidak terdaftar dalam sistem pemerintahan. Namun diduga bahan e-KTP tersebut merupakan material asli.

Terungkapnya kasus ini bermula saat salah satu korban meminjam uang di bank di Karanganyar. Saat petugas bank mengecek NIK-nya ternyata tidak terdaftar.

Menurut Arwansa, pelaku mengaku sudah melakukan aksinya sebanyak 10 kali. Aksi akhirnya terbongkar pada Juli 2019 lalu.

Tersangka dijerat Pasal 94 dan atau Pasal 96 huruf (a) UU RI No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan junto Pasal 263 tentang pamalsuan dokumen. Ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara.

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini