BEM PTNU DIY Kecam Aksi Anarkisme, Dukung Penegakan SOP Dalmas Dan Minta Polda Usut Tuntas Provokator Kericuhan

Baca Juga

Mata Indonesia, Yogyakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (BEM PTNU DIY) melalui Koordinator Wilayah, Tegar Pradana, mengecam keras segala bentuk tindakan anarkisme, kekerasan, pembakaran, perusakan fasilitas umum, serta provokasi yang mencederai nilai-nilai demokrasi dalam penyampaian aspirasi di muka umum.

Tegar menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dihormati dan dilindungi. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan kekerasan, pembakaran, perusakan fasilitas publik, maupun tindakan lain yang membahayakan keselamatan masyarakat.

“Demonstrasi seharusnya menjadi ruang untuk menyampaikan kritik, memperjuangkan kepentingan rakyat, serta mendorong perubahan kebijakan. Bukan justru menjadi ruang tindakan anarkis yang merugikan masyarakat luas dan mencederai perjuangan mahasiswa. Jangan sampai aspirasi yang seharusnya membawa perubahan justru dibajak oleh tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat,” tegas Tegar.

Lebih lanjut, BEM PTNU DIY menyoroti adanya temuan sejumlah barang yang diduga tidak berkaitan dengan kebutuhan penyampaian aspirasi, seperti senjata tajam, bom molotov, gotri, petasan, dan barang-barang lainnya. Keberadaan barang-barang tersebut perlu menjadi perhatian serius dan harus ditelusuri secara menyeluruh, mulai dari asal-usul, kepemilikan, hingga tujuan penggunaannya dalam rangkaian aksi.

BEM PTNU DIY menilai bahwa temuan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Polda DIY harus melakukan pemeriksaan secara mendalam untuk mengungkap apakah terdapat pihak-pihak yang sengaja mempersiapkan tindakan kekerasan maupun memprovokasi massa sehingga situasi demonstrasi berujung ricuh.

Di sisi lain, Tegar juga menyoroti penanganan aparat kepolisian dalam mengendalikan massa aksi. Menurutnya, publik perlu melihat peristiwa secara utuh, bukan hanya menilai penanganan kepolisian berdasarkan potongan video ketika aparat melakukan tindakan pengendalian massa.

Apalagi, ketika sebagian massa aksi yang belum jelas identitas maupun asal kelompoknya mulai melakukan pembakaran dan perusakan fasilitas umum, situasi keamanan tentu mengalami eskalasi yang membutuhkan langkah pengendalian dari aparat kepolisian.

Tegar menyampaikan bahwa pengendalian massa melalui tahapan Dalmas, mulai dari status hijau hingga merah, harus dipahami berdasarkan indikator eskalasi situasi keamanan dan kondisi faktual di lapangan. BEM PTNU DIY memandang bahwa tindakan pengendalian yang dilakukan aparat merupakan bagian dari upaya merespons situasi kericuhan dan harus dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan SOP Dalmas yang berlaku.

“Jangan hanya melihat penanganan aksi dari potongan video ketika aparat melakukan pengendalian massa. Kita juga harus melihat apa yang terjadi sebelumnya. Ketika sebagian massa mulai melakukan pembakaran dan perusakan fasilitas umum, tentu ada eskalasi situasi keamanan yang harus direspons oleh aparat. Pengendalian massa dari tahapan hijau hingga merah merupakan mekanisme yang memiliki indikator dan prosedur. Karena itu, penanganan aparat harus dilihat secara utuh berdasarkan SOP dan kondisi faktual di lapangan,” ungkapnya.

Meski demikian, BEM PTNU DIY menegaskan bahwa setiap tindakan kepolisian tetap harus profesional, proporsional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat dugaan pelanggaran prosedur maupun tindakan berlebihan, hal tersebut juga harus diperiksa secara objektif dan transparan.

Selanjutnya, BEM PTNU DIY meminta Polda DIY khususnya kepada pimpinan tertinggi polda DIY, Irjen Pol. Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H., untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terbukti menjadi provokator maupun pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kericuhan. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa tebang pilih, berdasarkan alat bukti yang sah, serta tidak berhenti hanya pada penanganan massa di lapangan.

Polda DIY juga diminta menyampaikan hasil penyelidikan dan penanganan peristiwa tersebut secara terbuka kepada publik, termasuk kronologi kericuhan, asal-usul barang-barang berbahaya yang ditemukan, pihak-pihak yang terlibat, serta tahapan pengendalian massa yang diterapkan aparat.

“Jangan sampai yang terlihat hanya penanganan aparat, sementara siapa yang memulai provokasi, siapa yang membawa senjata tajam, bom molotov, gotri, maupun pihak yang melakukan pembakaran dan perusakan fasilitas umum justru tidak terungkap. Kami meminta Polda mengusut semuanya secara transparan. Jika ada yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, tindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tambah Tegar.

Pada akhirnya, BEM PTNU DIY mengajak seluruh elemen mahasiswa, masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, dan aparat keamanan untuk bersama-sama menjaga kondusivitas Yogyakarta. Kritik terhadap pemerintah dan kebijakan publik harus tetap disampaikan secara lantang, tetapi dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak mengorbankan keselamatan maupun kepentingan masyarakat.

“Yogyakarta merupakan ruang hidup bersama yang tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya aktivitas mahasiswa, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi ribuan pelaku usaha, pedagang kecil, pekerja, dan masyarakat yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada stabilitas daerah. Untuk itu mari bersama kita jaga Yogyakarta agar tetap menjadi ruang demokrasi yang aman, damai, dan bermartabat,” tutup Tegar Pradana.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih Tingkatkan Potensi Desa Menjadi Sumber Kesejahteraan Masyarakat

MataIndonesia, JAKARTA – Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diarahkan untuk bertumpu pada potensi dan kebutuhan setiap wilayah. Karena...
- Advertisement -

Baca berita yang ini