Begini Upaya Dinkes Jogja Kurangi Jumlah Kasus Stunting di Daerahnya

Baca Juga

Mata Indonesia, Yogyakarta – Pemkot Jogja terus berupaya menurunkan angka prevalensi stunting meskipun pada akhir tahun 2022 telah menyentuh 10,8 persen yang artinya sudah di bawah target nasional pada 2024 yang ditetapkan 14 persen.

Kepala Dinkes Kota Jogja, Emma Rahmi Aryani menegaskan bahwa penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu program strategis yang digarap oleh pihaknya.

“Penurunan angka prevalensi stunting tetap menjadi salah satu program yang kami lakukan di tahun ini bersama instansi lain yang terkait dalam penanganan stunting,” ujarnya, Selasa 24 Januari 2023.

Kepala Dinkes Kota Jogja, Emma Rahmi Aryani saat ditemui wartawan.

Berdasarkan data Dinkes Kota Jogja, angka prevalensi stunting pada akhir 2022 mengalami penurunan cukup signifikan dibanding pada 2021. Pada tahun 2022 angka prevalensi mampu ditekan sampai 10,8 persen sementara pada 2021 hanya mampu menekan sampai 12,08 persen.

Angka prevalensi stunting pada 2022 didasarkan pada hasil pantauan hingga akhir Agustus tahun lalu, yaitu tercatat 1.225 kasus stunting dari 14.277 anak yang menjadi sasaran pemantauan di wilayah tersebut.

Menurut Emma, Dinkes Kota Jogja akan menjalankan sejumlah program untuk mendukung upaya penanganan stunting, di antaranya peningkatan pelayanan kesehatan untuk berbagai kelompok masyarakat.

“Kami mulai dengan program untuk memastikan kesehatan bagi remaja putri agar mereka memiliki persiapan yang lebih baik, karena nantinya mereka menjadi ibu dan melahirkan anak. Kondisi tubuh yang sehat menjadi salah satu faktor untuk mencegah stunting,” katanya.

Selain itu, sasaran lainnya adalah calon pengantin, pemantauan kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Di Kota Jogja saat ini sudah memiliki tim percepatan penurunan stunting, minimal dua tim per kelurahan yang terdiri atas berbagai unsur, seperti tenaga kesehatan, PKK, dan kader KB.

Tim memiliki tugas melakukan pemantauan terhadap remaja putri untuk menjaga kesehatan, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sehingga potensi stunting bisa dicegah sejak awal.

“Datang ke posyandu secara rutin untuk memantau tumbuh kembang balita juga sangat penting,” ujarnya.

Dinkes Kota Jogja juga memiliki Program 8.000 hari pertama kehidupan yang dimulai sejak bayi dalam kandungan hingga usia 19 bulan. Program itu, ditujukan untuk memastikan asupan gizi seimbang guna mencegah stunting dan menyiapkan generasi unggul.

“Penanganan stunting didukung pula oleh sejumlah instansi terkait lainnya agar upaya yang dilakukan membuahkan hasil yang optimal,” ujar dia.(Abrar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Prabowo Dorong Kebangkitan Ekonomi Desa lewat 1.000 Koperasi Merah Putih

Oleh: Raksana Wibawa )*Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat langkah pemerintah dalammembangun ekonomi kerakyatan melalui peresmian operasional 1.061 Koperasi Desa Merah Putih secara serentak di Nganjuk. Program tersebutmenjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mempercepatpemerataan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus memperkuatfondasi ekonomi nasional dari tingkat paling bawah.Peresmian ribuan koperasi desa itu menunjukkan keseriusan pemerintahdalam membangun sistem ekonomi berbasis gotong royong yang modern, produktif, dan berkelanjutan. Dalam waktu kurang dari satu tahun sejakdigagas, program tersebut berhasil diwujudkan dengan dukungan fasilitasoperasional yang lengkap, mulai dari gedung, gudang, sistem distribusi, hingga kendaraan angkut logistik.Prabowo memandang keberhasilan operasionalisasi lebih dari seribukoperasi desa sebagai pencapaian penting yang belum pernah terjadisebelumnya dalam sejarah Indonesia. Pemerintah dinilai mampu bergerakcepat dari tahap perencanaan menuju implementasi nyata yang langsungdirasakan masyarakat.Meski awalnya pemerintah menargetkan sekitar 1.300 koperasi untukdiresmikan, Prabowo memilih hanya meresmikan koperasi yang benar-benar siap beroperasi. Langkah tersebut mencerminkan kehati-hatianpemerintah agar program berjalan optimal dan tidak sekadar mengejarangka semata.Pemerintah juga menilai kecepatan realisasi menjadi poin utama dalamkeberhasilan program ini. Dalam waktu sekitar tujuh bulan sejakpembangunan fisik dimulai, lebih dari seribu koperasi sudah dapatdioperasikan di berbagai daerah. Bahkan, secara keseluruhan lebih dari9.000 gedung koperasi dilaporkan telah siap secara fisik.Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadipenggerak baru aktivitas ekonomi masyarakat desa. Koperasi tidak hanyaberfungsi sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga akanmenjadi simpul layanan ekonomi rakyat yang terintegrasi dengan berbagaiprogram pemerintah.Melalui koperasi tersebut, masyarakat nantinya dapat memperoleh aksesterhadap sembako murah, LPG subsidi, pupuk subsidi, minyak goreng, layanan kesehatan, hingga distribusi pangan nasional. Model inidiharapkan mampu memangkas rantai distribusi panjang sekaligusmenjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat.Langkah pemerintah membangun koperasi desa juga dipandang sebagaiupaya memperkuat posisi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah. Dengan sistem kelembagaan yang lebih tertata, masyarakat desa memilikiruang lebih besar untuk mengembangkan usaha produktif danmeningkatkan daya saing ekonomi lokal.Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menilai KoperasiDesa Merah Putih akan menjadi pusat penggerak ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan. Menurutnya, koperasi tersebut bukan hanyamenyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tetapi jugamembuka peluang usaha baru, memperkuat UMKM, serta menciptakanlapangan kerja.Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri terus mempercepatpembentukan koperasi di berbagai wilayah. Dari target 3.059 koperasi, sebagian telah rampung dengan progres pembangunan yang terusbergerak maju. Pemerintah daerah optimistis percepatan pembangunankoperasi akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.Semangat gotong royong menjadi fondasi utama dalam pengembanganKoperasi Desa Merah Putih. Pemerintah ingin memastikan pembangunanekonomi tidak hanya terpusat di kota besar, melainkan tumbuh meratahingga tingkat desa dan kelurahan.Program koperasi desa juga diperkuat melalui sinergi lintas sektor, termasuk dukungan dari sektor kehutanan. Wakil Menteri Kehutanan,Rohmat Marzuki, menilai penguatan koperasi akan memperkokohkelembagaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan, terutamamelalui pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).Kementerian Kehutanan memandang program Koperasi Desa MerahPutih sejalan dengan agenda transformasi ekonomi masyarakat berbasisperhutanan sosial yang selama ini terus didorong pemerintah. Denganadanya koperasi yang kuat dan profesional, masyarakat sekitar kawasanhutan diharapkan memiliki akses usaha yang lebih luas dan berkelanjutan.Program perhutanan sosial sendiri telah melibatkan ratusan ribu kepalakeluarga di berbagai daerah, termasuk di Jawa Timur. Pemerintah melihatpotensi besar sektor tersebut untuk mendukung ketahanan pangannasional melalui pengembangan agroforestri dan penguatan usahaberbasis masyarakat.Hingga akhir 2025, pemerintah telah memberikan akses kelolaperhutanan sosial seluas lebih dari 8,3 juta hektare kepada masyarakatmelalui ribuan surat keputusan. Dari program itu, telah terbentuk lebih dari16 ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dengan nilai ekonominasional mencapai lebih dari Rp1,29 triliun.Penguatan koperasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuathilirisasi hasil usaha masyarakat desa. Pemerintah ingin memastikanmasyarakat tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi jugamampu mengembangkan pengolahan, pemasaran, hingga aksespembiayaan secara mandiri.Sinergi antara Program Perhutanan Sosial dan Koperasi Desa MerahPutih diyakini mampu mempercepat pembangunan ekonomi hijauberbasis masyarakat. Pada saat yang sama, program tersebut jugamemperkuat ketahanan sosial dan ekonomi desa secara berkelanjutan.Melalui koperasi desa ini, pemerintahan Prabowo menunjukkan komitmenkuat dalam membangun ekonomi rakyat dari desa. Koperasi tidak lagidipandang sekadar lembaga ekonomi tradisional, melainkan instrumenmodern untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan, memperluaslapangan kerja, dan memperkuat kemandirian bangsa dari akar rumput.*) Pemerhati Ekonomi Desa dan UMKM
- Advertisement -

Baca berita yang ini