Angka Kriminalitas Naik, Kemenkum HAM Berencana Bangun Satu Rutan di Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Angka kriminalitas dan warga binaan penghuni lapas kian meningkat. Hal itu menjadi landasan dari Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Papua, Anthonius Ayorbaba berencana membangun satu Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Papua.

Pihaknya sedang mendorong untuk meyakinkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Papua agar di Papua juga harus ada 1 Rutan.

“Papua secara keseluruhan tidak memiliki rutan. Itu menjadi alasan mengapa kita harus membentuk satu rutan di Jayapura,” ujar Kakanwil Kemenkumham Papua, Anthonius Ayorbaba.

Ia menegaskan, Rutan itu akan menampung semua tahanan di Papua. Saat ini, Papua memiliki Lapas Klas IIA Abepura. Namun, kata dia, melihat angka kriminalitas meningkat, maka dibutuhkan Lapas baru Klas 1.

“Ada Lapas Klas IIA Abepura, jika dikembangkan jadi Rutan bisa karena memiliki lahan yang bisa dikembangkan. Tapi untuk kepentingan proyeksi peningkatan kriminalitas 10 sampai 20 tahun mendatang, saya pikir Papua butuh Lapas Klas 1. Dan proses itu yang sudah kita susun tinggal mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga kemitraan hukum, serta juga lembaga mitra lainnya,” ujarnya.

Pihaknya saat ini tengah mengurus ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk membangun Rutan. Kanwil Kemenkum HAM Papua akan bersurat ke Pemerintah Daerah, DPRD Papua, instansi penegak hukum untuk merealisasikan wacana tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Hilirisasi untuk Ekonomi yang Lebih Sejahtera

Oleh: Yusuf Rinaldi)* Transformasi ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakinmenunjukkan arah yang jelas, yaitu dengan memperkuat nilai tambah sumber dayaalam melalui strategi hilirisasi. Kebijakan ini bukan sekadar agenda industrialisasibiasa, melainkan fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.  Dalam konteks ekonomi global yang semakin kompetitif, langkah pemerintahmempercepat hilirisasi menjadi salah satu strategi paling rasional untuk memastikankekayaan alam Indonesia benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk memperkuat peranPerusahaan Mineral Nasional (Perminas) sebagai instrumen negara dalammengelola sumber daya mineral secara lebih terintegrasi. Langkah ini sangat penting mengingat selama bertahun-tahun Indonesia lebihbanyak mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah yang signifikan. Denganpenguatan Perminas, pemerintah ingin memastikan bahwa pengelolaan mineral tidak lagi berhenti pada aktivitas eksplorasi dan penambangan, tetapi dilanjutkanhingga tahap pengolahan industri bernilai tinggi di dalam negeri. Presiden menekankan bahwa penguatan Perminas akan menjadi kunci bagiterciptanya pengelolaan sumber daya mineral yang lebih terpadu. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu berkembangmenjadi pusat produksi dan inovasi industri mineral di tingkat global. Langkah inisemakin relevan jika melihat tren investasi nasional. Data terbaru menunjukkanbahwa sektor hilirisasi menyumbang sekitar Rp584,1 triliun atau 30,2 persen daritotal realisasi investasi nasional pada 2025. Angka tersebut mencerminkan bahwatransformasi ekonomi berbasis nilai tambah mulai memberikan dampak nyata bagipertumbuhan ekonomi. Selain penguatan kelembagaan, pemerintah juga mendorong pembangunaninfrastruktur industri melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK). Pemerintah saat ini tengah menunggu persetujuan Presiden atas pembentukanenam KEK baru yang akan difokuskan pada industri berbasis energi dan manufakturberteknologi tinggi. Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang, menjelaskan bahwa seluruh kajian teknis telah rampung dan kinimenunggu keputusan presiden. Ia mengatakan pihaknya sedang mengusulkan adaenam KEK baru yang akan diresmikan atau disetujui oleh Presiden. Keenamkawasan tersebut akan tersebar di berbagai wilayah strategis, termasuk Kalimantan, Sulawesi, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Fokus industrinya meliputi pengembangankendaraan listrik, smelter pengolahan mineral strategis seperti nikel, hinggapengembangan energi hijau. Strategi ini tidak hanya memperkuat hilirisasi, tetapijuga menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Secara kinerja,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini