Anggota VII BPK Hadiri Seminar Alumni Bahas Tantangan dan Peluang BUMN

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Seminar alumni Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE) dan Certified Internal Audit Executive (CIAE) merupakan momen penting untuk evaluasi dan sharing knowledge tentang peran auditor dalam mengemban tugas mengamankan aset negara dan mengawal agenda pembangunan nasional menuju Indonesia maju.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VIISlamet Edy Purnomo, yang hadir sebagai pembicara utama pada seminar tersebut dengan tema “Staying Relevant in a Changing World: Better and Stronger Internal Auditor (IA) For Effective National Development Risk Management” di Jakarta, pada Senin (11/12).

Slamet mengungkapkan beberapa isu penting dan strategis terkait tantangan dan peluang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagai internal audit BUMN dan fungsi manajemen risiko BUMN. Ia memaparkan, saat ini pemerintah mengusung tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan fokus pada lima objek, antara lain (1) penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), (2) akselerasi pembangunan infrastruktur, (3) reformasi birokrasi dan regulasi, (4) revitalisasi industri, dan (5) mendorong pembangunan ekonomi hijau.

“Dari lima fokus tersebut, poin dua, empat, dan lima sangat erat kaitannya dengan BUMN selaku salah satu aktor signifikan dalam perekonomian Indonesia,” papar Slamet.

Dalam pasal 33 UUD 1945, BUMN berperan melaksanakan tugas pemerintah sebagai agent of development, yakni untuk memenuhi hajat hidup orang banyak diantaranya pemenuhan bahan bakar minyak (BBM), listrik, gas, beras dan perumahan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, BUMN juga banyak terlibat dalam proyek strategis nasional dan program strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Data Kementerian BUMN per triwulan II tahun 2022 menunjukan sebanyak 81 proyek strategi nasional didukung BUMN.​

“Hal ini menunjukan pengelolaan BUMN sangat penting diawasi agar arah pembangunan nasional mencapai sasaran yang ditetapkan untuk kemakmuran rakyat dan kemajuan perekonomian bangsa dan negara,” ujar Slamet.

Oleh sebab itu, Slamet berharap, para internal auditor dapat membantu dan mendukung peran BUMN dalam pembangunan nasional.

(Humas BPK)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Disiplin Operasional Demi Integritas MBG

Oleh : Rivka Mayangsari*) Komitmen negara dalam membangun generasi sehat dan unggul tidak hanya diwujudkan melaluikebijakan besar, tetapi juga melalui disiplin operasional di lapangan. Inilah yang kini ditegaskan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penguatanpengawasan dan penegakan aturan menjadi langkah nyata untuk memastikan setiap proses berjalan sesuaistandar, transparan, dan berorientasi pada kepentingan anak-anak Indonesia sebagai penerima manfaatutama. Salah satu fokus utama BGN adalah penegakan disiplin penggunaan mobil operasional Satuan PelayananPemenuhan Gizi (SPPG). Kendaraan tersebut secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti berbelanja atau urusan lain di luar distribusi MBG. Mobil operasional merupakan bagian vital darirantai distribusi makanan bergizi. Penyimpangan sekecil apa pun berpotensi mengganggu efektivitas dan kredibilitas program. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, dalam Rapat Koordinasi bersama Kepala SPPG, PengawasKeuangan, dan Pengawas Gizi se-Solo Raya, menegaskan pentingnya penggunaan kendaraan sesuaiperuntukannya. Ketegasan BGN bukan sekadar imbauan administratif. Nanik yang juga membidangiKomunikasi Publik dan Investigasi menegaskan sanksi tegas bagi Kepala SPPG yang terbukti melanggaraturan. Ancaman sanksi ini mencerminkan keseriusan BGN dalam menjaga marwah program strategisnasional. MBG bukan sekadar distribusi makanan, melainkan investasi negara terhadap kualitas sumberdaya manusia. Karena itu, integritas pelaksanaannya tidak boleh ditawar. BGN juga menekankan pentingnya independensi Kepala SPPG. Mereka diminta menolak tegas jika adamitra atau pemasok yang mencoba memanfaatkan kendaraan operasional untuk kepentingan di luardistribusi MBG. BGN menegaskan bahwa pemasok wajib menyediakan kendaraan sendiri untukmengangkut bahan pangan ke dapur SPPG. Ketegasan ini bertujuan menghindari konflik kepentingan dan memastikan tidak ada celah penyimpangan dalam rantai logistik. Dengan menjaga independensi, Kepala SPPG dapat fokus pada misi utama: memastikan makanan bergizisampai tepat waktu dan dalam kondisi aman kepada anak-anak penerima manfaat. Disiplin operasionalbukan sekadar soal aturan teknis, tetapi bagian dari etika pelayanan publik yang mengutamakankepentingan masyarakat. Selain kendaraan operasional, BGN memberi perhatian besar pada pengawasan bahan baku pangan. Proses penerimaan bahan baku di dapur SPPG dinilai sebagai titik krusial dalam menjaga keamananpangan. Pengawas Gizi, Pengawas Keuangan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini