Mata Indonesia, Wates – Koordinator AMKP, Noor Misuarie Erbachan, menegaskan bahwa persoalan penonaktifan kepesertaan BPJS harus menjadi prioritas dan segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah maupun instansi terkait.
Ia mengajak seluruh instansi yang memiliki kewenangan dan keterkaitan dengan persoalan tersebut untuk hadir dalam audiensi serta mendengarkan secara langsung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.
Menurut Noor Misuarie Erbachan, persoalan penonaktifan BPJS bukanlah masalah yang bisa dianggap sepele. Pasalnya, kepesertaan BPJS memiliki peran penting dalam menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan seluruh pihak terkait untuk membuka ruang komunikasi, memberikan penjelasan secara transparan, serta mencari solusi konkret atas persoalan yang terjadi.
“Kami meminta agar persoalan penonaktifan BPJS ini menjadi prioritas. Kami juga mengajak seluruh instansi terkait untuk hadir dan mendengarkan langsung audiensi yang akan kami sampaikan. Jangan sampai aspirasi masyarakat hanya didengar, tetapi tidak ada tindak lanjut nyata,” tegas Noor Misuarie Erbachan.
Ia berharap audiensi tersebut dapat menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk duduk bersama, membangun komunikasi, dan menemukan jalan keluar yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
AMKP menegaskan bahwa langkah penyelesaian harus dilakukan secara serius, terbuka, dan bertanggung jawab agar masyarakat mendapatkan kepastian terkait hak pelayanan kesehatan mereka.