Oleh: Pratama Arif Surya )*
Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui Pilkada, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang akan memimpin daerah mereka selama periode tertentu. Proses ini sangat penting karena pemimpin daerah yang terpilih akan memengaruhi kebijakan dan program yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga. Oleh karena itu, pelaksanaan Pilkada harus dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan damai untuk memastikan bahwa hasilnya mencerminkan kehendak rakyat dengan sebenar-benarnya.
Demokrasi yang sehat memerlukan adanya kepercayaan dari rakyat terhadap proses pemilihan dan hasilnya. Keberhasilan proses demokrasi tidak hanya diukur dari jumlah partisipasi pemilih atau hasil akhir pemilihan, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan proses itu sendiri. Pilkada yang damai merupakan salah satu indikator penting dari kualitas demokrasi yang ada. Suasana damai selama Pilkada memastikan bahwa semua pihak dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan tanpa takut akan intimidasi atau kekerasan.
Untuk itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di seluruh Indonesia berlangsung dengan damai dan kondusif. Salah satu langkah yang diambil adalah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Strategi Polri dalam Rangka Pengamanan Pilkada 2024 untuk Menciptakan Situasi Aman dan Kondusif di Wilayah Provinsi Jawa Timur.”
Brigjen Pol I Komang Sandi Arsana selaku Penata KehumasannbspUtama Tk.II Divhumas Polri menyoroti peran penting Jawa Timur sebagai provinsi besar dengan keragaman budaya dan dinamika politik yang kompleks. Ia menggarisbawahi bahwa Pilkada di Jawa Timur menghadapi tantangan khusus, mulai dari potensi konflik hingga perbedaan pandangan politik.
Brigjen Pol I Komang Sandi Arsana menyatakan, penting untuk memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat guna menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif. Brigjen Pol I Komang juga menekankan bahwa netralitas Polri sangat penting dalam mendukung kesuksesan Pilkada 2024 dan menegaskan perlunya kerjasama antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan selama Pilkada.
Menurut Brigjen Pol I Komang, Kapolri Jenderal Listyo Sigit telah menginstruksikan Polri untuk menjaga stabilitas keamanan dan netralitas selama Pilkada, demi memastikan proses yang jujur dan adil. Menjaga stabilitas keamanan dan netralitas bukan hanya penting untuk kelancaran proses demokrasi, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Selama FGD, plakat juga diserahkan kepada anggota KPU Jawa Timur, Ketua Bawaslu Jawa Timur, dan akademisi. Penerima plakat Pilkada damai 2024 di Malang Raya memberikan pandangan mengenai pentingnya transparansi dan edukasi pemilih untuk menjaga kualitas demokrasi.
Selain itu, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, juga mengimbau agar Pilkada 2024 dilaksanakan dengan damai dan aman, guna menciptakan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Yuhronur menyatakan komitmen semua pemangku kepentingan untuk memastikan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Lamongan berjalan dengan damai.
Seruan untuk pelaksanaan pemilihan yang damai juga disampaikan oleh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tokoh agama dan masyarakat di Kabupaten Lamongan.
Selain deklarasi damai, juga diadakan simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) oleh Kepolisian Resor Lamongan dalam rangka Operasi Mantap Praja Semeru 2024. Kapolres Lamongan, AKBP Bobby Adimas Candra Putra, menjelaskan bahwa simulasi tersebut merupakan langkah untuk mengantisipasi potensi gangguan selama Pilkada serentak yang dijadwalkan pada 27 November 2024.
Bobby menambahkan bahwa pengamanan akan mencakup seluruh tahapan Pilkada, mulai dari distribusi logistik hingga kampanye. Sebanyak 1.395 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol-PP Kabupaten Lamongan telah disiapkan untuk mengamankan Operasi Mantap Praja Semeru. Personel tersebut akan bertugas selama 135 hari hingga 31 Desember 2024, khususnya untuk mengawasi 2.067 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memastikan keamanan selama proses pemungutan suara.
Pilkada yang damai berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di suatu daerah. Ketika proses pemilihan berlangsung tanpa gangguan, ketegangan sosial dapat dikurangi dan mencegah kemungkinan terjadinya kerusuhan atau kekacauan. Stabilitas sosial yang terjaga ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat terus menjalani aktivitas sehari-hari mereka tanpa gangguan, serta menjaga hubungan antarwarga yang harmonis.
Pilkada yang damai adalah fondasi penting bagi keberlangsungan dan kualitas demokrasi. Dengan memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dalam suasana yang aman dan kondusif, kita tidak hanya memperkuat demokrasi tetapi juga berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang responsif dan representatif. Semua pihak, baik pemerintah, partai politik, calon kepala daerah, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mewujudkan Pilkada yang adil, aman, dan damai. Hanya dengan cara ini, Pilkada dapat benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan memajukan bangsa menuju masa depan yang lebih baik.
)* Pengamat Politik
