Berkunjung ke Istana Negara, Paus Tegaskan Ingin Tingkatkan Dialog Antaragama

Baca Juga

Oleh: Andika Pratama )*

Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia menjadi sorotan dunia, menandai babak baru dalam hubungan antaragama yang penuh damai dan saling pengertian. Toleransi beragama yang kuat dan inklusif di Indonesia dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mendorong kunjungan Paus Fransiskus ke negara ini. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menggarisbawahi bahwa Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, menunjukkan keterbukaan dan keharmonisan dalam hubungan antarumat beragama yang patut dijadikan teladan.

Uskup Purwokerto, Christophorus Tri Harsono mengatakan Paus Fransiskus sangat menghargai keterbukaan umat Muslim di Indonesia yang menyambut dialog lintas agama dengan penuh antusiasme. Menurut Harsono, Indonesia menjadi negara yang dikunjungi Paus dengan durasi kunjungan yang paling lama di antara negara-negara lain yang pernah dikunjunginya. Hal ini mencerminkan kesiapan dan keterbukaan Indonesia dalam menerima kunjungan ini, sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang paling pantas menjadi contoh dalam dialog antaragama.

Paus Fransiskus tidak hanya menyapa umat Katolik dan Muslim, tetapi juga umat beragama lainnya di Indonesia. Beliau melihat kunjungan ini sebagai momentum untuk merayakan persaudaraan universal, di mana perbedaan agama bukanlah penghalang, tetapi justru menjadi kekayaan yang harus diterima dan dihargai.

Dalam kunjungannya di Istana Negara, pada Rabu (4/9), Paus Fransiskus menegaskan bahwa pihaknya ingin meningkatkan dialog antaragama di berbagai wilayah negara. Paus Fransiskus menyebut hal itu dilakukan untuk memperkuat kerukunan dan menghapus ketimpangan. Paus berharap cara ini dapat menumbuhkan rasa percaya dan saling menghargai, dimana hal itu dapat melawan ekstremisme dan intoleransi.

Pemimpin Gereja Katolik Dunia tersebut menyampaikan nasihat bahwa menghargai dan mendengarkan satu sama lain merupakan bentuk mendukung persaudaraan. Paus Fransiskus berkeinginan untuk menguatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga negara.

Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia telah berhasil menerapkan prinsip Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, dengan sila-sila yang mencerminkan kebijaksanaan dan toleransi, menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang saling menghormati perbedaan dan hidup dalam harmoni. Nilai-nilai ini menjadi dasar kuat yang membuat Indonesia mampu menjadi contoh dalam penerapan toleransi beragama di kancah internasional.

Kunjungan Paus Fransiskus ini juga tidak dimaksudkan untuk kegiatan dakwah atau syiar tertentu, tetapi lebih kepada tujuan kemanusiaan, perdamaian, dan persaudaraan. Paus mengapresiasi peran umat Katolik di Indonesia yang tetap memegang teguh ajaran gereja dan aktif dalam pelayanan kasih, baik di dalam negeri maupun di seluruh dunia. Hal ini menegaskan bahwa agama bisa menjadi kekuatan untuk kebaikan, menyatukan manusia dalam misi kemanusiaan yang universal.

Tidak hanya dari umat Katolik, kunjungan Paus Fransiskus juga mendapatkan sambutan hangat dari umat Muslim, khususnya dari Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Nusa Tenggara Timur (NTT). Wakil Ketua PWNU NTT, Dr. Ambo, M.Si, menegaskan bahwa organisasi Muslim terbesar di Indonesia ini berkomitmen untuk memperkuat toleransi dan persaudaraan umat beragama. Nilai-nilai seperti saling menghargai, persatuan dalam keberagaman, mencegah konflik, dan mengutamakan perdamaian menjadi dasar dari hubungan yang harmonis antara umat beragama di Indonesia.

PWNU NTT menganggap kunjungan Paus Fransiskus sebagai momen penting untuk memperkuat hubungan antara umat Muslim dan Katolik di Indonesia, serta memperdalam dialog antaragama yang telah berjalan selama ini. Menurut Dr. Ambo, nilai-nilai seperti persatuan dalam keberagaman dan kerja sama antarumat beragama perlu terus dipertahankan dan dikembangkan sebagai pondasi bagi kedamaian di Indonesia.

Menurut Romo Leonardus Mali, Pr, kunjungan Paus Fransiskus memiliki dua makna penting: pertama, sebagai kunjungan diplomatik antara kepala negara Vatikan dengan Indonesia; kedua, sebagai kunjungan apostolik dari pemimpin tertinggi umat Katolik. Kunjungan ini tidak hanya akan meningkatkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vatikan yang telah lama terjalin, tetapi juga menggarisbawahi keunikan sistem kebudayaan Indonesia serta kontribusi misionaris Indonesia di seluruh dunia.

Sebagai negara dengan masyarakat yang beragam, Indonesia telah menunjukkan bahwa kerukunan antarumat beragama dapat terwujud melalui komitmen bersama dalam menghormati perbedaan. Kehidupan yang damai dan harmonis di Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat multikultural dapat hidup berdampingan tanpa menimbulkan konflik. Paus Fransiskus melihat Indonesia sebagai perwujudan nyata dari prinsip persaudaraan manusia. Dialog antaragama di Indonesia tidak hanya menjadi sarana untuk menerima realitas perbedaan, tetapi juga menjadi platform untuk membangun kesepahaman dan saling menghargai. Kunjungan ini menjadi pengakuan internasional atas peran Indonesia dalam mempromosikan perdamaian dan toleransi di dunia.

Melalui kunjungan ini, Paus Fransiskus mengingatkan kita semua bahwa perbedaan agama, ras, dan budaya bukanlah alasan untuk terpecah, tetapi justru menjadi alasan untuk bersatu dan bekerja sama dalam membangun dunia yang lebih baik. Hubungan diplomatik yang telah terjalin sejak lama ini menjadi semakin erat dengan adanya kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Kunjungan ini bukan hanya simbol persahabatan, tetapi juga merupakan wujud nyata dari komitmen kedua negara dalam menjaga perdamaian dan keharmonisan dunia.

)* Penulis adalah  Kotributor Jabar Trigger

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini