Oleh : Vania Salsabila Pratama )*
Masyarakat menolak keras adanya segala macam bentuk demontrasi atau aksi massa karena hanya akan berpotensi memunculkan anarkisme dan merusak stabilitas keamanan nasional di tengah berlangsungnya transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto.
Indonesia memasuki momen penting pada 20 Oktober 2024, di mana Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.
Pergantian kepemimpinan tersebut berlangsung dalam suasana yang kondusif, menandai transisi yang berjalan dengan mulus dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, di tengah persiapan yang matang, masih ada desas-desus mengenai rencana demonstrasi dan penolakan pelantikan yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Oleh karena itu, dukungan penuh terhadap pelantikan dan penolakan terhadap aksi-aksi yang berpotensi merusak, menjadi penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menegaskan bahwa masyarakat harus menjaga stabilitas negara dan menghindari aksi-aksi yang bisa mengganggu proses transisi tersebut.
Menurutnya, masa pelantikan presiden dan wakil presiden baru serta akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo harus berjalan damai. Fernando menyarankan agar masyarakat memberikan ruang bagi Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan yang telah dirintis oleh Jokowi.
Fernando juga mencatat rencana demonstrasi oleh beberapa kelompok, termasuk aksi BEM SI, sebagai potensi yang dapat mengganggu keamanan. Ia berharap aksi-aksi tersebut tidak berakhir dengan tindakan anarkis yang akan merugikan semua pihak.
Dalam pandangan Fernando, pihak kepolisian memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan demonstrasi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Polisi perlu menjaga keamanan tanpa melanggar hak warga negara untuk berpendapat, sekaligus memastikan bahwa stabilitas negara tetap terjaga.
Dia menegaskan, masyarakat sebaiknya menghargai karya-karya yang telah dicapai oleh Presiden Joko Widodo selama masa pemerintahannya. Penghargaan ini bukan hanya sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai fondasi untuk melanjutkan upaya membangun Indonesia ke arah yang lebih baik di bawah kepemimpinan Prabowo dan Gibran.
Sejalan dengan itu, Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto, memberikan pandangan bahwa penolakan terhadap pelantikan Prabowo dan Gibran seharusnya tidak terjadi, mengingat proses pemilu sudah berjalan sesuai konstitusi.
Menurut Rasminto, masyarakat yang merasa tidak puas sebaiknya menyalurkan aspirasi mereka melalui jalur konstitusional yang sudah tersedia, seperti Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi. Ia menegaskan bahwa semua mekanisme hukum sudah dijalankan dan bersifat final, sehingga upaya penolakan lebih mencerminkan ketidakdewasaan dalam berpolitik.
Rasminto juga mengingatkan bahwa sejarah politik Indonesia sering kali diwarnai oleh upaya pemecah belah, terutama dari pihak-pihak yang tidak menginginkan kemajuan bangsa. Ia mengajak semua pihak untuk menyadari bahwa terdapat aktor-aktor tertentu yang berupaya menghambat Indonesia dalam mencapai stabilitas dan kemajuan.
Berdemonstrasi memang merupakan hak demokratis yang dijamin oleh Undang-Undang, namun Rasminto mengimbau agar masyarakat mempertimbangkan urgensi dan dampak dari aksi-aksi tersebut. Jika demonstrasi lebih banyak menimbulkan kerugian, maka hal itu hanya akan merugikan bangsa sendiri.
Ahmad Muzani, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), turut menyampaikan bahwa kondisi politik dan keamanan di Indonesia saat ini sangat kondusif menjelang pelantikan.
Menurutnya, situasi masyarakat juga menunjukkan tanda-tanda positif menuju pelantikan, yang diharapkan berjalan lancar. Muzani menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah meninjau langsung kesiapan keamanan di berbagai titik strategis, termasuk Mako Brimob di Depok, untuk memastikan keamanan dalam pelantikan tersebut.
Muzani juga menekankan pentingnya kehadiran tamu-tamu penting, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang akan turut menghadiri prosesi pelantikan. Menurutnya, konfirmasi kehadiran sejumlah kepala negara dan pimpinan pemerintahan terus dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan pihak keamanan. Kehadiran tamu internasional dalam acara ini mencerminkan betapa pentingnya transisi pemerintahan di Indonesia bagi dunia internasional.
Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024 diprediksi akan menjadi momen bersejarah, tidak hanya bagi bangsa Indonesia tetapi juga bagi komunitas internasional.
Transisi kepemimpinan yang berjalan damai dan tertib akan memberikan jaminan stabilitas politik dan ekonomi bagi Indonesia, sekaligus memberikan sinyal positif kepada dunia tentang komitmen bangsa dalam menjaga demokrasi.
Masyarakat tentu berharap bahwa pemerintahan baru ini dapat melanjutkan program-program pembangunan yang telah dirintis oleh Presiden Joko Widodo, khususnya dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Kesuksesan pelantikan tersebut akan menjadi langkah awal yang penting bagi Prabowo dan Gibran untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih maju. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, transisi pemerintahan ini diharapkan dapat berjalan lancar, membuka babak baru dalam perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih cerah.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
