MINEWS, JAKARTA – Calon presiden (capres) RI Prabowo Subianto selama kampanye Pilpres 2019 tampaknya belum memiliki program dan visi misi yang jelas. Bahkan juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Arif Budimanta berpendapat jika Prabowo hanya bisa ‘nyinnyir’ terhadap prestasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 4 tahun memerintah.
Contoh ‘nyinyir’ Prabowo yakni dengan tidak pernah mengapresiasi capaian positif pertumbuhan ekonomi di era Jokowi. Capres nomor urut 02 itu pun sering meragukan fakta baiknya pertumbuhan ekonomi 5 persen.
“Pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persenan tentu suatu capaian yang perlu diapresiasi, karena untuk tumbuh sebesar itu diperlukan perencanaan dan pengorganisasian dan kerja keras secara kolektif yang baik dan terukur,” kata Arif Budimanta dalam siaran pers di Jakarta, Minggu 7 April 2019.
Arif mengatakan sejak 2011-2015 tren pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah akibat efek turunan krisis 2008. Ekonomi masa itu turun dari sekitar 6 persen menjadi di bawah 5 persen.
Menurut dia, ketika ekonomi tumbuh di atas 6 persen, ekonomi China sebagai salah satu negara mitra dagang Indonesia tumbuh dua digit. Saat ini pertumbuhan Cina hanya sekitar 6-7 persen atau menurun sekitar 30-an persen.
“Kita masih lebih baik, ke depan akan lebih baik dengan semakin baiknya infrastruktur ekonomi dan komitmen yang kuat dari pemerintah menjalankan redistribusi aset dan kebijakan keadilan ekonomi,” ujarnya.
Menurut Arif, Jokowi sejak awal menyatakan kunci pertumbuhan ekonomi ada di sektor ekspor dan investasi. Selain itu misi-misi dagang nasional harus lebih aktif, duta-duta besar.
Mereka diwajibkan harus mengedepankan diplomasi ekonomi agar neraca dagang/ekspor nasional semakin baik. Sekaligus memberi kontribusi positif kepada pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya berimplikasi positif untuk mendorong terbukanya lapangan kerja yang lebih luas.
Kemudian di era Presiden Jokowi, kata dia, pertumbuhan ekonomi juga berkualitas. Dia menegaskan, program Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Program Sembako Murah, Kartu Pra Kerja, serta Redistribusi aset adalah operasionalisasi dari mandat konstitusi untuk menjadikan Indonesia adil makmur dan terbebas dari kemiskinan.
Lebih jauh Arif menyampaikan sejak 2015 angka kemiskinan menunjukkan tren yang menurun, begitu juga pengangguran dan angka gini ratio. Hal ini menunjukkan pembangunan diikuti dengan pemerataan yang lebih baik.
“Ini tidak otomatis turun tetapi karena intervensi kebijakan yang benar. Kita pernah tumbuh di atas 5 persen bahkan di atas 6 persen tetapi ketimpangan meningkat,” ujarnya.
