Oleh: Alfin Ilham )*
Dengan jumlah penduduk yang telah mencapai sekitar 285 juta jiwa, sektor pangan menempati posisi strategis dalam agenda pembangunan nasional Indonesia. Ketersediaan pangan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi pilar utama ketahanan nasional, stabilitas sosial, dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Atas dasar itu, pemerintah menempatkan pengelolaan pangan sebagai sektor yang harus dikelola secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan agar ketersediaan, keterjangkauan, serta keamanan pangan dapat terjamin di seluruh wilayah.
Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menegaskan bahwa kemandirian bangsa merupakan fondasi utama pembangunan nasional, dengan swasembada pangan sebagai elemen sentralnya. Sejak awal masa pemerintahan, sektor pertanian dan pangan ditetapkan sebagai prioritas nasional untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi jangka panjang. Pendekatan yang diambil pemerintah tidak bersifat parsial, melainkan menyeluruh dari hulu hingga hilir, mencakup produksi, distribusi, pengolahan, hingga stabilitas harga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam forum Road to Jakarta Food Security Summit ke-6 menjelaskan bahwa penguatan ketahanan pangan menjadi fondasi bagi sejumlah program strategis pemerintah. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis yang didukung alokasi APBN hingga Rp335 triliun.
Program MBG ini dirancang dengan skema pembayaran di awal untuk menjaga kesinambungan produksi, mendorong partisipasi dunia usaha, serta menyalurkan stimulus ekonomi langsung ke tingkat akar rumput. Dampaknya tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target pemerintah.
Dari sisi produksi, kinerja sektor pangan nasional menunjukkan hasil yang signifikan. Produksi beras Indonesia pada 2025 tercatat mencapai 34,71 juta ton, salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah. Pada level tersebut, terjadi surplus beras sekitar 3,52 juta ton, yang menjadi bantalan penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga.
Airlangga menilai capaian ini patut disyukuri karena di tengah dinamika harga, nilai tukar petani justru berada pada level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, menandakan peningkatan kesejahteraan di tingkat produsen.
Untuk menjaga kesinambungan capaian tersebut, pemerintah menyiapkan dukungan anggaran yang kuat pada 2026. Sebesar Rp164,4 triliun dialokasikan untuk peningkatan produksi pertanian dan stabilitas stok pangan, sementara Rp181,8 triliun disiapkan untuk pemberdayaan UMKM, terutama di wilayah perdesaan.
Dukungan anggaran ini diarahkan pada penguatan logistik, pelaksanaan Operasi Pasar Merah Putih, serta pengendalian inflasi pangan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Di saat yang sama, pemerintah juga mencermati ancaman perubahan iklim yang sempat menekan produksi padi pada 2024 akibat fenomena El Niño dan La Niña yang terjadi bersamaan.
Perhatian terhadap sektor pertanian menjadi krusial mengingat kontribusinya terhadap perekonomian nasional mencapai sekitar 14,35 persen dari Produk Domestik Bruto serta menyerap hampir 29 persen tenaga kerja atau sekitar 40,7 juta orang. Menyikapi tantangan tersebut, pemerintah mendorong berbagai program strategis, termasuk pengembangan food estate dan penerapan modern farming berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta mitigasi risiko iklim.
Selain produksi, pemerintah memberi perhatian serius pada persoalan logistik dan food loss. Kajian Bappenas menunjukkan bahwa food waste dan loss di Indonesia masih berada pada kisaran 23 hingga 48 juta ton per tahun. Angka tersebut mendorong pemerintah memperbaiki sistem logistik dan pemanfaatan hasil pangan agar lebih bernilai tambah. Upaya ini juga membuka ruang kolaborasi lintas sektor, termasuk dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, sebagai bagian dari pembangunan sistem pangan yang efisien dan berkelanjutan.
Langkah konkret dari hulu ke hilir juga terlihat dalam percepatan program Swasembada Gula Nasional 2027. Pemerintah menargetkan perluasan areal tanam tebu di Jawa Barat seluas 10.000 hektare pada 2026, dengan Kabupaten Indramayu sebagai wilayah utama.
Staf Ahli Kementerian Pertanian, Nandang Sudrajat, menjelaskan bahwa penugasan ini merupakan hasil realokasi target nasional agar jadwal swasembada tetap terjaga. Perluasan lahan tersebut diproyeksikan meningkatkan luas kebun tebu Indramayu secara signifikan dan membuka peluang pembangunan pabrik gula baru untuk menyerap hasil panen secara optimal.
Untuk memastikan kesiapan dari sisi input produksi, pemerintah juga didukung oleh komitmen BUMN strategis. PT Pupuk Indonesia (Persero) mengambil langkah konkret dengan mengamankan pasokan bahan baku pupuk melalui kerja sama dengan perusahaan tambang fosfat asal Aljazair, Somiphos.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan menjamin keberlanjutan suplai rock phosphate sebagai bahan baku utama pupuk, sehingga kebutuhan petani dalam negeri dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Melalui kesepakatan tersebut, Pupuk Indonesia memperoleh dukungan pasokan hingga 1 juta ton per tahun sekaligus membuka peluang investasi industri pupuk terintegrasi.
Rangkaian kebijakan dan langkah strategis ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem pertanian yang kuat dari hulu ke hilir. Dengan sinergi kebijakan, dukungan anggaran, peran dunia usaha, serta keberpihakan nyata kepada petani, swasembada pangan tidak hanya menjadi target jangka pendek, tetapi fondasi kokoh bagi kemandirian dan ketahanan nasional Indonesia ke depan.
Ke depan, pemerintah memastikan penguatan ekosistem pertanian akan terus dijalankan secara berkelanjutan melalui kebijakan yang adaptif, berbasis data, dan berpihak pada petani. Konsistensi ini diharapkan menjaga momentum swasembada pangan sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute