Oleh : Fajar Nugraha )*
Mitigasi bencana menjadi agenda prioritas pemerintah dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Ancaman banjir, penurunan tanah, dan bencana hidrometeorologi lainnya menuntut langkah proaktif yang tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga memperkuat infrastruktur dan kesiapsiagaan masyarakat. Pendekatan berbasis infrastruktur menjadi strategi penting dalam membangun ketahanan lingkungan secara berkelanjutan.
Perubahan iklim yang semakin ekstrem memperparah frekuensi dan intensitas bencana alam, terutama di daerah rawan seperti kawasan pesisir dan perkotaan padat penduduk. Oleh karena itu, upaya mitigasi bencana tidak bisa lagi bersifat reaktif, melainkan harus bersifat preventif dan terintegrasi. Pembangunan infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan menjadi salah satu langkah nyata untuk memperkuat daya tahan wilayah terhadap dampak bencana di masa depan.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dari hulu ke hilir dalam mencegah banjir berulang. Sinergi antarwilayah menjadi kunci dalam menghasilkan solusi permanen yang mampu menekan risiko banjir secara menyeluruh. Pengelolaan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana juga menjadi aspek penting yang harus diperkuat. Ketersediaan ruang terbuka hijau dan kawasan resapan air berperan signifikan dalam menekan risiko banjir serta menjaga keseimbangan ekosistem.
Sistem peringatan dini bencana menjadi elemen penting dalam memperkuat mitigasi. Bima menekankan bahwa sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi lebih awal sehingga dampak bencana dapat diminimalkan. Penyediaan alat komunikasi, edukasi masyarakat, dan pelibatan komunitas lokal menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Penggunaan teknologi seperti aplikasi berbasis peta risiko dan sensor pemantauan debit air juga dapat membantu mendeteksi potensi bencana secara lebih akurat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa pemerintah berfokus pada evakuasi dan penyiapan lokasi pengungsian yang aman. Dalam situasi darurat, penyelamatan masyarakat terdampak menjadi prioritas utama. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan menjadi perhatian khusus, terutama di bulan Ramadan, ketika kebutuhan masyarakat meningkat. Dukungan psikososial bagi korban bencana juga sangat penting untuk membantu pemulihan mental dan sosial masyarakat terdampak.
Pemulihan pemukiman dan infrastruktur pasca-bencana juga menjadi prioritas. Pratikno menekankan pentingnya mempercepat proses rekonstruksi jalan, jembatan, dan fasilitas umum agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.
Operasi modifikasi cuaca yang terus dilanjutkan menjadi langkah inovatif untuk menekan curah hujan dan meminimalisir risiko banjir susulan. Selain itu, penerapan konsep pembangunan berkelanjutan seperti penggunaan material ramah lingkungan dan desain infrastruktur adaptif perlu didorong agar pemulihan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memperkuat daya tahan lingkungan terhadap bencana di masa depan.
Partisipasi aktif masyarakat dalam mitigasi bencana menjadi elemen yang tidak bisa diabaikan. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kebencanaan, pembentukan desa tangguh bencana, dan penguatan kapasitas relawan lokal menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan komunitas. Edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi penggunaan air tanah secara berlebihan, perlu terus digalakkan sebagai bagian dari mitigasi berbasis komunitas.
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi fondasi penting dalam memperkuat mitigasi bencana secara berkelanjutan. Keterlibatan sektor swasta dalam pengadaan teknologi mitigasi, pembangunan infrastruktur hijau, dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan yang lebih tangguh. Inovasi teknologi seperti sistem drainase pintar dan pengelolaan limbah berbasis energi terbarukan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi risiko bencana.
Mitigasi bencana juga memerlukan pendekatan berbasis data dan kajian ilmiah. Penelitian mengenai perubahan iklim, risiko bencana, dan teknologi mitigasi harus terus didorong untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti. Peningkatan kapasitas lembaga penelitian dan sinergi dengan perguruan tinggi menjadi langkah penting dalam menyediakan data yang akurat dan solusi berbasis sains untuk menghadapi tantangan bencana di masa depan.
Langkah pemerintah dalam memprioritaskan mitigasi bencana patut diapresiasi sebagai bentuk respons proaktif terhadap tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Melalui koordinasi yang kuat, inovasi teknologi, dan pemberdayaan masyarakat, mitigasi bencana berbasis infrastruktur menjadi fondasi penting dalam membangun masa depan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Keberhasilan upaya ini tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada sinergi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana.
Dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, mitigasi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan dapat terwujud melalui kerja sama yang erat, inovasi teknologi, dan kesadaran kolektif dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana. Komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan akan menjadi pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang lebih tangguh, adaptif, dan siap menghadapi tantangan bencana di masa depan.
)* Penulis merupakan Inisiator Komunitas Urban
