Sinergi Antarlembaga Menjalankan Perintah Presiden Prabowo dalam Pemberantasan Narkoba

Baca Juga

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berkomitmen menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan narkoba sebagai bagian dari program 100 hari Astacita.

Terkait hal tersebut, Kapolda Kepri Irjen Pol. Yan Fitri Halimansyah menyoroti bahwa 90 persen narkoba yang masuk ke Indonesia berasal dari luar negeri, dengan Kepri sebagai salah satu wilayah rawan peredaran narkoba.

“Indonesia sebagai negara maritim memiliki jalur-jalur tikus yang dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba untuk memasukkan barang terlarang tersebut,” jelasnya.

Selain faktor geografis, tantangan juga muncul dari berkembangnya tempat hiburan malam dan adanya kampung yang menjadi pusat penimbunan narkoba. Di Batam, misalnya, Kampung Aceh di Muka Kuning sudah lama dikenal sebagai kawasan dengan masalah narkoba. Forkopimda Kepri mencanangkan perubahan wajah Kampung Aceh menjadi “Kampung Madani Bebas Narkoba” sebagai upaya komprehensif untuk mengatasi masalah ini.

Irjen Yan Fitri optimis bahwa transformasi Kampung Aceh akan menjadi langkah awal yang signifikan dalam memberantas peredaran narkoba di Kepri.

“Kondisi Kampung Aceh yang padat dan semrawut harus diubah. Pencanangan ini menjadi prioritas karena terkait dengan program 100 hari Astacita Presiden,” katanya.

Sementara itu, Kajati Kepri Teguh Subroto mendukung penuh pencanangan tersebut dan menjelaskan bahwa Kejaksaan Tinggi telah berupaya maksimal memberikan efek jera.

“Dalam sehari, ada empat kasus narkoba yang terdakwanya dituntut mati. Namun, hukuman berat ini belum cukup menekan peredaran narkoba di Kepri,” ujarnya. Menurut Teguh, perlu adanya sinergi yang kuat antar semua pemangku kepentingan dan elemen masyarakat untuk memperkuat upaya pemberantasan narkoba.

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Sugiarto Doso Saputro juga menyambut baik inisiatif ini. Ia menyatakan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada aparat, namun juga pada masyarakat yang perlu diedukasi agar tidak terlibat dalam peredaran narkoba.

“Warga Kampung Aceh harus bersama-sama mewujudkan kampung sehat madani. Jangan sampai aparat sibuk berantas narkoba, tapi masyarakatnya tidak mau berubah,” ujar Sugiarto.

Kolaborasi antara lembaga penegak hukum, instansi pemerintah, dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan dampak signifikan dalam pemberantasan narkoba. Dengan pencanangan Kampung Aceh sebagai “Kampung Madani Bebas Narkoba,” Forkopimda Kepri berharap dapat menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba dan mendukung tujuan besar generasi emas 2045.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Waspada Hoaks OPM, TNI : Rumah Bupati Puncak yang Dibakar Bukan PosMiliter

Oleh: Loa Murib Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan pola lama merekadalam menutupi aksi brutal yang dilakukan terhadap masyarakat sipil. Dalam upayamembenarkan tindak kekerasan, OPM menyebarkan disinformasi bahwa rumah milik BupatiPuncak dan kantor Distrik Omukia yang mereka bakar di Papua Tengah merupakan pos militeryang digunakan oleh TNI. Tuduhan tersebut segera dibantah secara resmi oleh pihak militer danterbukti tidak memiliki dasar fakta. TNI melalui Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infanteri CandraKurniawan, memberikan klarifikasi bahwa bangunan yang dibakar oleh OPM tidak difungsikansebagai markas militer. Tindakan pembakaran itu murni merupakan aksi kriminal yang disengajauntuk menciptakan ketakutan, mengganggu ketertiban umum, dan mencoreng wibawa negara di mata masyarakat Papua. Bantahan ini menjadi penegasan bahwa OPM kembali menggunakanstrategi disinformasi untuk mengaburkan realitas dan membangun opini publik yang menyesatkan. Disinformasi semacam ini memperjelas bahwa OPM tidak hanya mengandalkan kekerasanbersenjata, tetapi juga propaganda informasi sebagai instrumen perlawanan mereka. Merekamenciptakan narasi seolah-olah aparat keamanan adalah pihak yang menyebabkan keresahan, padahal masyarakat sipil justru menjadi korban utama dari aksi teror yang dilakukan olehkelompok tersebut. Manipulasi informasi yang dilakukan OPM jelas bertujuan untuk merusakkepercayaan publik terhadap negara dan aparat keamanan. Kejadian yang menimpa Kabupaten Yahukimo menjadi contoh konkret betapa kejamnya aksiOPM. Dalam serangan yang dilakukan belum lama ini, seorang pegawai honorer PemerintahKabupaten Yahukimo tewas akibat kekerasan yang mereka lakukan. Insiden ini menunjukkanbahwa OPM telah melampaui batas kemanusiaan dan menjadikan nyawa warga sipil sebagai alattawar dalam narasi perjuangan mereka yang keliru. Merespons insiden tersebut, aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartenz bergerak cepatbegitu mendapat laporan dari jajaran Polres Yahukimo. Tim langsung turun ke lokasi kejadian, melakukan evakuasi korban ke RSUD Dekai, mengamankan tempat kejadian perkara, sertamengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap pelaku. Kecepatan ini menunjukkan bahwanegara tidak tinggal diam dalam menjamin perlindungan bagi rakyat, dan siap menghadapisegala bentuk teror yang mengancam stabilitas wilayah. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menegaskan bahwaseluruh aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis akan ditindak secara tegas sesuaihukum. Penegakan hukum ini bukan hanya penting untuk memberikan keadilan bagi para korban, tetapi juga menjadi pernyataan tegas bahwa kekuatan bersenjata tidak akan dibiarkanmerusak keutuhan dan kedamaian di Papua. Kekejaman OPM, yang ditunjukkan melalui aksi pembakaran, pembunuhan, serta provokasiberulang, memperlihatkan bahwa kelompok ini bukanlah representasi perjuangan rakyat Papua. Sebaliknya, mereka adalah ancaman nyata yang menghalangi pembangunan dan menimbulkanketakutan di tengah masyarakat. Klaim mereka sebagai pembebas Papua tidak sejalan dengankenyataan bahwa mereka justru memperparah penderitaan rakyat melalui aksi-aksi brutal yang dilakukan. Kasatgas Humas Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tidakterprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan bahwa perlindunganterhadap masyarakat sipil menjadi prioritas utama. Dalam situasi seperti ini, partisipasi aktif dariwarga untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungannya menjadi elemen pentingdalam menjaga keamanan. Negara juga terus menunjukkan komitmennya untuk hadir tidak hanya melalui pendekatankeamanan, tetapi juga melalui pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Berbagai program pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi telahdigulirkan sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat Papua. Kehadiran negara di Papua bukanlah dalam bentuk represi, tetapi dalam wujud pelayanan danpemberdayaan. Narasi OPM yang menyebut Papua berada dalam penjajahan adalah bentuk manipulasi sejarah. Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hal itu telahditegaskan melalui proses hukum dan politik yang diakui secara nasional maupun internasional. Setiap upaya untuk memisahkan diri dari Indonesia, apalagi melalui kekerasan bersenjata danpropaganda menyesatkan, merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang harus ditindak tegas. Kesadaran masyarakat Papua akan pentingnya perdamaian kini semakin menguat. Kolaborasiantara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil dalam menjaga ketertiban dan menolakaksi kekerasan menjadi sinyal kuat bahwa Papua ingin maju bersama dalam bingkai NKRI. Kekuatan kolektif masyarakat ini menjadi benteng terdepan dalam menangkal pengaruh burukdari kelompok separatis. Mengecam tindakan keji OPM dan membongkar propaganda mereka bukan semata-matatanggung jawab aparat keamanan. Ini adalah kewajiban moral seluruh rakyat Indonesia dalammenjaga keutuhan bangsa dan memperjuangkan masa depan Papua yang aman dan sejahtera. Sudah terlalu banyak korban yang jatuh akibat disinformasi dan kekerasan yang dibungkusdengan dalih perjuangan. Penegakan hukum, pendekatan informasi yang jernih, serta pembangunan yang inklusif harusterus diperkuat untuk mengikis pengaruh kelompok separatis. Dengan semangat kebersamaandan kehadiran negara yang nyata,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini