MATA INDONESIA, JAKARTA – Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) bersama dengan sejumlah stakeholder di dalam bidang terkait seperti Deputi V (Bidang Politik, Hukum dan HAM) dan BNPT saling bertukar pendapat tentang terorisme dan radikalisme.
Dalam kesempatan ini Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardhani menekankan persoalan terorisme dan radikalisme merupakan tanggung jawab bersama. Penyelesaiannya harus menggunakan dua pendekatan, yaitu hard power dan soft power.
Pendekatan hard power yaitu dengan menggunakan kekuatan hukum yang tegas dan tanpa kompromi. Sementara soft power dengan memberikan masyarakat pemahaman tentang bahaya terorisme dan radikalisme.
“Itulah sebabnya menjadi penting langkah-langkah yang telah diambil pemerintah untuk mempromosikan ideologi Pancasila, tidak hanya dalam kata-kata tetapi dengan langkah Presiden membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang setara kementerian di bawah Presiden,”kata Jaleswari.
Dalam hal ini gereja juga punya peran penting untuk menanggulangi radikalisme dan terorisme. Sejumlah tokoh Kristen seperti Pdt. Tuhoni Telaumbanua menyatakan bahwa gereja bertanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa untuk memerangi terorisme.
“Ancaman terorisme ternyata telah lama mengelilingi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia maka merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, termasuk gereja,”katanya.
Namun tugas pertama yang bisa dilakukan oleh gereja adalah dengan menyatukan semua gereja agar solid dalam menghadapi terorisme dan radikalisme.
Maka penguatan komitmen antar lintas gereja menjadi salah satu bentuk kontribusi positif dan kritis untuk mengindonesiakan agama. Persekutuan serta lintas kerjasama antar organisasi gereja diharapkan mampu menjaga soliditas gereja sehingga tidak ada gereja yang berjalan sendirian di tengah situasi masyarakat Indonesia yang majemuk.