‘Seks’ dan Kesesatan Berpikir Jelang Pemilu 2019

Baca Juga

MINEWS – Mulai dari sosial media hingga dunia nyata, selalu mudah saja kita jumpai perdebatan mengenai Pemilu 2019. Isu ekonomi, feminisime, agama, hingga topik yang tidak pernah membosankan dan menjadi primadona adalah Hak Asasi Manusia.

Saya merasa jengah, dan bosan membaca. Kedua kubu pendukung membuat saya muak dengan debat rasional hingga irasionalnya. Dalam argumen pendukung kubu Prabowo dan Jokowi tidak memiliki perbedaan yang signifikan kok, semuanya menggunakan logical fallacy (kesesatan dalam berpikir) yang membuat debat sampai Planet Saturnus kehilangan cincinnya-pun tidak dapat diselesaikan.

Mereka bilang ini adalah cara mereka untuk menyambut pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Dalam benak saya, yang mereka lakukan hanya menjustifikasi perbuatan mereka yang tanpa sadar/sebenarnya mereka sadar tapi berpura-pura saja dengan tameng kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bagaimana tidak? Dengan menyerang argumentasi dan opini orang lain, melakukan black campaign dan menyebar hoax tetap mereka sebut adalah kebebasan berekspresi tanpa memahami sama sekali esensi dari kebebasan berekspresi yang diatur oleh undang-undang.

Menyedihkan bukan? Namun, akhir-akhir ini saya cukup terhibur. Munculnya akun dagelan, Nurhadi-Aldo yang sebenarnya mengikuti perkembangan politik kedua kubu lalu membuat suasana dan argumentasi dari kedua kubu menjadi guyonan yang jenaka menjadi primadona anak millenial yang tersebar di instagram dan twitter.

“Jika mereka bisa, mengapa harus kita?” Adalah salah satu guyonan yang diunggah oleh admin Nurhadi-Aldo dalam akun sosial medianya. Belum lagi, tutorial mengenai cara-cara memenangkan Nurhadi-Aldo yang dibuat dalam bentuk video.

Caranya cukup menggelitik, yakni dengan cara mencoblos siapapun dari Paslon 1 atau 2.. karena apapun yang rakyat Indonesia pilih hanya akan memenangkan Nurhadi-Aldo karena gambar pasangan ini berada di balik kertas yang bergambar Paslon 1 dan 2.

Jika ingin menilik lebih jauh, Nurhadi-Aldo juga menjual bumbu ‘seks’ secara implisit di mana pasangan ini menyingkat kedua namanya menjadi Dildo (singkatan dari Nurhadi-Aldo).

Program Perencaan Penghijauan Dinas Kehutanan sebagai salah satu program yang ditawarkan akun dagelan ini juga disingkat PEPEK (alat kelamin wanita, bahasa infomal).
Atau bahkan PELER yang merupakan singkatan dari Peace, Empathy, Love, Equality, Respect.

Sehingga dengan kejengahan menjelang Pemilu 2019, sedikit terbantu oleh adanya DilDo dikarenakan sekarang para pengguna sosial media yang awalnya jengah atau apatis terhadap perkembangan politik, mau tidak mau mengikuti perkembangan politik hanya untuk dijadikan bahan bercandaan.

Saya melihat bahwa admin Nurhadi-Aldo ini termasuk orang yang oportunis juga cerdas. Walaupun sedikit nyeleneh dari jokes politik kebanyakan, admin juga memahami mengenai perjuangan kelas yang diusulkan Karl Marx hingga bercandaan satire yang sebenarnya jika kita cukup pintar menelaahnya tersirat bahwa tuiuannya adalah menyindir berbagai visi-misi serta program dari kedua kubu.

Bagaimana pendapat anda?

Berita Terbaru

Waspada Hoaks OPM, TNI : Rumah Bupati Puncak yang Dibakar Bukan PosMiliter

Oleh: Loa Murib Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan pola lama merekadalam menutupi aksi brutal yang dilakukan terhadap masyarakat sipil. Dalam upayamembenarkan tindak kekerasan, OPM menyebarkan disinformasi bahwa rumah milik BupatiPuncak dan kantor Distrik Omukia yang mereka bakar di Papua Tengah merupakan pos militeryang digunakan oleh TNI. Tuduhan tersebut segera dibantah secara resmi oleh pihak militer danterbukti tidak memiliki dasar fakta. TNI melalui Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infanteri CandraKurniawan, memberikan klarifikasi bahwa bangunan yang dibakar oleh OPM tidak difungsikansebagai markas militer. Tindakan pembakaran itu murni merupakan aksi kriminal yang disengajauntuk menciptakan ketakutan, mengganggu ketertiban umum, dan mencoreng wibawa negara di mata masyarakat Papua. Bantahan ini menjadi penegasan bahwa OPM kembali menggunakanstrategi disinformasi untuk mengaburkan realitas dan membangun opini publik yang menyesatkan. Disinformasi semacam ini memperjelas bahwa OPM tidak hanya mengandalkan kekerasanbersenjata, tetapi juga propaganda informasi sebagai instrumen perlawanan mereka. Merekamenciptakan narasi seolah-olah aparat keamanan adalah pihak yang menyebabkan keresahan, padahal masyarakat sipil justru menjadi korban utama dari aksi teror yang dilakukan olehkelompok tersebut. Manipulasi informasi yang dilakukan OPM jelas bertujuan untuk merusakkepercayaan publik terhadap negara dan aparat keamanan. Kejadian yang menimpa Kabupaten Yahukimo menjadi contoh konkret betapa kejamnya aksiOPM. Dalam serangan yang dilakukan belum lama ini, seorang pegawai honorer PemerintahKabupaten Yahukimo tewas akibat kekerasan yang mereka lakukan. Insiden ini menunjukkanbahwa OPM telah melampaui batas kemanusiaan dan menjadikan nyawa warga sipil sebagai alattawar dalam narasi perjuangan mereka yang keliru. Merespons insiden tersebut, aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartenz bergerak cepatbegitu mendapat laporan dari jajaran Polres Yahukimo. Tim langsung turun ke lokasi kejadian, melakukan evakuasi korban ke RSUD Dekai, mengamankan tempat kejadian perkara, sertamengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap pelaku. Kecepatan ini menunjukkan bahwanegara tidak tinggal diam dalam menjamin perlindungan bagi rakyat, dan siap menghadapisegala bentuk teror yang mengancam stabilitas wilayah. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menegaskan bahwaseluruh aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis akan ditindak secara tegas sesuaihukum. Penegakan hukum ini bukan hanya penting untuk memberikan keadilan bagi para korban, tetapi juga menjadi pernyataan tegas bahwa kekuatan bersenjata tidak akan dibiarkanmerusak keutuhan dan kedamaian di Papua. Kekejaman OPM, yang ditunjukkan melalui aksi pembakaran, pembunuhan, serta provokasiberulang, memperlihatkan bahwa kelompok ini bukanlah representasi perjuangan rakyat Papua. Sebaliknya, mereka adalah ancaman nyata yang menghalangi pembangunan dan menimbulkanketakutan di tengah masyarakat. Klaim mereka sebagai pembebas Papua tidak sejalan dengankenyataan bahwa mereka justru memperparah penderitaan rakyat melalui aksi-aksi brutal yang dilakukan. Kasatgas Humas Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tidakterprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan bahwa perlindunganterhadap masyarakat sipil menjadi prioritas utama. Dalam situasi seperti ini, partisipasi aktif dariwarga untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungannya menjadi elemen pentingdalam menjaga keamanan. Negara juga terus menunjukkan komitmennya untuk hadir tidak hanya melalui pendekatankeamanan, tetapi juga melalui pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Berbagai program pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi telahdigulirkan sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat Papua. Kehadiran negara di Papua bukanlah dalam bentuk represi, tetapi dalam wujud pelayanan danpemberdayaan. Narasi OPM yang menyebut Papua berada dalam penjajahan adalah bentuk manipulasi sejarah. Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hal itu telahditegaskan melalui proses hukum dan politik yang diakui secara nasional maupun internasional. Setiap upaya untuk memisahkan diri dari Indonesia, apalagi melalui kekerasan bersenjata danpropaganda menyesatkan, merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang harus ditindak tegas. Kesadaran masyarakat Papua akan pentingnya perdamaian kini semakin menguat. Kolaborasiantara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil dalam menjaga ketertiban dan menolakaksi kekerasan menjadi sinyal kuat bahwa Papua ingin maju bersama dalam bingkai NKRI. Kekuatan kolektif masyarakat ini menjadi benteng terdepan dalam menangkal pengaruh burukdari kelompok separatis. Mengecam tindakan keji OPM dan membongkar propaganda mereka bukan semata-matatanggung jawab aparat keamanan. Ini adalah kewajiban moral seluruh rakyat Indonesia dalammenjaga keutuhan bangsa dan memperjuangkan masa depan Papua yang aman dan sejahtera. Sudah terlalu banyak korban yang jatuh akibat disinformasi dan kekerasan yang dibungkusdengan dalih perjuangan. Penegakan hukum, pendekatan informasi yang jernih, serta pembangunan yang inklusif harusterus diperkuat untuk mengikis pengaruh kelompok separatis. Dengan semangat kebersamaandan kehadiran negara yang nyata,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini