Oleh: Diki Rahman)*
Pemerintah melalui langkah kolaboratif antar lembaga meluncurkan program perumahan subsidi khusus untuk para jurnalis. Hal tersebut merupakan bagian dariupaya strategis meningkatkan kesejahteraan insan pers sekaligus memperkuatdemokrasi tanah air. Program ini menjadi bukti nyata bahwa negara tak hanya hadirdalam wacana, melainkan dalam tindakan yang inklusif dan tepat sasaran.
Program rumah subsidi ini dilaksanakan dengan skema Fasilitas LikuiditasPembiayaan Perumahan (FLPP) yang dijalankan dengan syarat yang dirancang pro-rakyat. FLPP memiliki bunga fix sebesar 5%, uang muka hanya 1%, hingga tenor hingga 20 tahun. Tak hanya itu, FLPP juga mendapat dukungan teknis berupapembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta kemudahan administrasi lainnya.
Program ini berlaku tidak hanya untuk jurnalis di kota besar, tetapi menyentuhhingga mereka yang berada di wilayah pedalaman, dengan begitu program inimenjadikannya inklusif secara geografis. Dua fase nyata penyerahan sudahberlangsung. Tahap awal dimulai pada 6 Mei 2025, dengan penyerahan simbolis 100unit rumah subsidi bagi wartawan di beberapa kota, termasuk Cibitung, Medan, Palembang, Makassar, Manado, dan Yogyakarta.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Viada Hafid, menyatakanbahwa meski awalnya ditargetkan 1.000 unit, antusiasme tinggi memicu peningkatankuota hingga 3.000 unit, ini menjawab langsung kebutuhan lebih dari 70.000 wartawan yang belum memiliki hunian layak. Meskipun jurnalis diberi perhatiankhusus, skema ini juga mendorong agar seluruh masyarakat berpenghasilan rendahmendapat akses yang mudah dan setara. Hal ini dikarenakan program subsidiperumahan nasional memiliki target total mencapai 3 juta unit rumah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalampenyerahan simbolis perumahan bersubsidi mengatakan akan menyerahkan kuncirumah bersubsidi untuk para wartawan. Pihaknya ingin wartawan juga bisa memilikirumah subsidi berkualitas yang dibangun oleh pengembang yang bertanggungjawab. Selain itu, Menteri PKP juga mengapresiasi Menkomdigi yang memilikisemangat dalam menyediakan hunian yang layak bagi para wartawan.
Dalam pelaksanaannya program perumahan bersubsidi ini melalui beberapamekanisme yang ada. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia AdininggarWidyasanti, menjelaskan bagaimana mekanisme inklusif dalam kriteria penerima, yakni dengan menyesuaikan batas penghasilan agar lebih banyak jurnalis yang berdomisili khususnya di Jabodetabek dapat merasakan manfaatnya dari program ini.
Pihaknya juga mengatakan pada awalnya penetapan batas penghasilan maksimalsekitar Rp7–8 juta. Namun, setelah mempertimbangkan realitas lapangan dan urgensi peran jurnalis sebagai pilar demokrasi, batas ini kami longgarkan sehinggajurnalis berkeluarga dengan penghasilan hingga Rp13 juta, dan jurnalis lajangdengan penghasilan antara Rp11–12 juta, tetap bisa mengakses program subsidi ini.
Di tengah dinamika digital, peran jurnalis sebagai penyampai informasi kredibelsangat vital. Namun, realitas ekonomi sering kali menghambat mereka dengan 70% dari sekitar 100.000 jurnalis di tanah air belum memiliki rumah layak. Pemerintahmelalui Komdigi merespons dengan cepat, selain dengan memberi akses fisikberupa subsidi hunian, kehadiran negara juga memperkuat rasa aman bagi insanpers untuk tetap kritis dan profesional, tanpa tekanan ekonomi.
Lebih dari sekadar subsidi, ini adalah afirmasi terhadap nilai demokrasi. Ketika pemerintah menyediakan hunian yang layak dan terjangkau, jurnalis tidak lagidibelenggu oleh ketidakpastian hidup sehari-hari. Mereka pun menjadi lebih fokusdalam tugas mencari dan menyebarkan kebenaran sebuah fondasi bagi demokrasiyang sehat.
Menggenggam masa depan media yang tangguh dengan rumah layak sebagaifondasi kehidupan, jurnalis mampu menghasilkan karya yang lebih berkelas tanpaterbelenggu oleh kekhawatiran ekonomi. Kehadiran negara di ranah kesejahteraanpers turut mempertegas komitmen terhadap demokrasi dan kebebasan media.Dengan jaminan kesejahteraan dan perlindungan dari negara, jurnalis dapat bekerjadengan tenang yakni menggali dan menyuarakan kebenaran, memperkuat fungsipers sebagai pilar demokrasi yang kritis, independen, dan terpercaya.
Namun dalam pelaksanaannya beberapa pihak memang menyuarakankekhawatiran mengenai kemungkinan konflik kepentingan misalnya, Aliansi JurnalisIndependen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) yang mempertanyakan jalur khusus untuk jurnalis dalam skemasubsidi, khawatir berdampak pada independensi pers. Namun, pemerintahmerespons dengan menekankan transparansi, keterlibatan lembaga verifikatorseperti Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), serta target jangkapanjang yang melibatkan masyarakat luas, sehingga program ini tidak eksklusifmelainkan bagian dari prioritas nasional yang inklusif.
Program ini juga mencerminkan gaya pemerintahan yang pragmatis dan responsive dengan sisi humanis dalam kebijakan pembangunan, bahwa profesi penting sepertijurnalis layak mendapat perhatian khusus agar mereka dapat mendukung demokrasisecara optimal, tanpa kehilangan independensi. Program rumah subsidi untukjurnalis adalah langkah strategis dan inklusif yakni dengan memperkuatkesejahteraan insan pers, mendukung demokrasi yang sehat, dan merefleksikanpemerintahan yang tidak hanya hadir lewat pesan, tetapi lewat tindakan nyata.
Melalui sinergi antar lembaga, kuota yang ditingkatkan jadi 3.000 unit, serta skemayang terjangkau dan transparan, pemerintah menegaskan bahwa pembangunaninklusif ini adalah pelaksanaan nyata yang layak diapresiasi. Keberhasilan ini tidakhanya menghadirkan akses yang lebih merata ke masyarakat luas, tetapi juga menjadi fondasi kuat untuk mempercepat pemerataan manfaat pembangunan di seluruh lapisan masyarakat. Sinergi ini bukan sekadar angka, tetapi merupakanfondasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, dapat merasakan dampak positif dari pembangunan inklusif ini.
*)Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Pemerintah