Oleh : Dwi Cahya Alfarizi )*
Retreat Kepala Daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang menjadi langkah strategis dalam menciptakan sinergitas pemerintahan dan menyingkirkan ego politik yang kerap menghambat koordinasi antarwilayah.
Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan serta memperkuat kompetensi kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien. Dengan adanya kegiatan ini, kepala daerah tidak hanya mendapatkan wawasan baru tetapi juga membangun hubungan yang lebih erat dengan sesama pemimpin daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa Kemendagri memiliki tanggung jawab untuk membangun kepemimpinan daerah yang lebih baik. Retreat tersebut bertujuan memastikan para kepala daerah memahami perannya secara optimal sehingga mampu mengimplementasikan kebijakan dengan tepat.
Berbagai materi pembelajaran diberikan oleh para ahli, mencakup tugas pokok kepala daerah, konsep Asta Cita, serta program kerja lintas kementerian yang berhubungan dengan pemerintahan daerah.
Selain itu, penguatan hubungan antar kepala daerah juga menjadi bagian penting dalam agenda ini. Chemistry dan emotional bonding yang terjalin selama retreat diharapkan dapat meningkatkan sinergi serta koordinasi di masa mendatang.
Selama retreat berlangsung, kepala daerah tidak hanya mendalami berbagai teori kepemimpinan tetapi juga mengikuti simulasi kebijakan yang memungkinkan mereka memahami tantangan nyata dalam menjalankan pemerintahan.
Pendekatan ini memberikan gambaran lebih mendalam tentang strategi yang dapat diimplementasikan di daerah masing-masing. Selain itu, mereka juga mendapatkan kesempatan untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam menghadapi permasalahan di wilayahnya.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan bahwa disiplin menjadi faktor utama dalam kepemimpinan daerah. Budaya disiplin yang diterapkan di Akmil, seperti ketepatan waktu dan kebersihan, dinilai relevan untuk diterapkan dalam birokrasi pemerintahan.
Kurangnya koordinasi antar kepala daerah masih menjadi permasalahan di beberapa wilayah. Di sejumlah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota jarang mengadakan rapat koordinasi berkala, sehingga kebijakan yang diterapkan sering kali berjalan sendiri-sendiri tanpa harmonisasi dengan program nasional. Mendagri menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara kepala daerah agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif.
Koordinasi yang lebih baik juga dinilai dapat menciptakan pemerintahan yang berkelanjutan, terutama setelah Pilkada serentak yang melahirkan pemimpin baru di berbagai wilayah Indonesia.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pemerintahan dapat berjalan lebih stabil dan tidak terhambat oleh perbedaan kepentingan politik. Retreat ini memberikan kesempatan bagi kepala daerah untuk mengenal satu sama lain, membangun kerja sama yang lebih erat, serta memanfaatkan forum diskusi guna membahas berbagai tantangan di daerah masing-masing.
Pengamat sosial politik dari Universitas Djuanda Bogor, Goris Seran, menilai bahwa ketersatuan gerak dan langkah antarwilayah menjadi krusial, terutama bagi daerah dengan luas wilayah serta jumlah penduduk yang besar seperti Bogor.
Permasalahan utama di wilayah tersebut masih berkutat pada sektor pendidikan dan tata kota. Kepala daerah perlu memiliki pola pandang yang sama dalam membangun wilayah, tanpa terjebak pada ego sektoral yang hanya menguntungkan satu pihak.
Bogor sebagai bagian dari aglomerasi Jabodetabek juga memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan pemerintah pusat. Dengan arahan yang kemungkinan akan berada di bawah koordinasi Wakil Presiden, diharapkan setiap kepala daerah mampu beradaptasi dengan kebijakan nasional tanpa mengesampingkan kebutuhan lokal.
Pola pembangunan yang seragam diyakini dapat menarik lebih banyak investasi, terutama di sektor properti dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat lebih terjamin melalui infrastruktur yang memadai dan kebijakan yang terintegrasi.
Lebih dari sekadar ajang pelatihan, retreat kepala daerah ini juga menjadi ruang refleksi bagi para pemimpin daerah untuk mengevaluasi kepemimpinan mereka selama ini. Dalam diskusi yang dilakukan, mereka diajak untuk lebih terbuka terhadap kritik dan saran, sehingga dapat melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan. Dengan semakin berkembangnya tantangan yang dihadapi oleh kepala daerah, kemampuan untuk beradaptasi dan bersinergi dengan pihak lain menjadi semakin penting.
Momentum retreat kepala daerah ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menciptakan pemerintahan yang tidak hanya melayani rakyat secara efisien, tetapi juga mampu membangun kolaborasi yang kuat lintas daerah.
Keselarasan kebijakan dan komunikasi yang efektif akan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan menghindarkan kepala daerah dari kepentingan politik yang dapat menghambat pertumbuhan wilayahnya.
Retreat ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan keberlanjutan program pembangunan yang selaras dengan kepentingan masyarakat luas. (*)
)* Penulis adalah kontributor Persada Institute