Oleh : Rivka Mayangsari*)
Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto terus menuai apresiasi publik sebagai terobosan strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Program ini tidak hanya menghadirkan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, tetapi juga dirancang secara komprehensif dengan pendekatan berasrama, pembinaan karakter, serta pemberdayaan keluarga siswa. Implementasi Sekolah Rakyat di berbagai daerah menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan sosial di sektor pendidikan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo, Jawa Timur, yang dinilai telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal program. Dalam kunjungannya, Kementerian Sosial tidak hanya melakukan pemantauan proses belajar mengajar, tetapi juga pendampingan langsung kepada siswa serta menghimpun berbagai masukan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Langkah ini menegaskan bahwa pemerintah tidak sekadar meluncurkan program, tetapi juga memastikan kualitas dan keberlanjutannya di lapangan.
Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat lahir dari proses panjang dan menyentuh langsung realitas masyarakat miskin. Mulai dari kunjungan ke rumah keluarga calon siswa, penyiapan sarana fisik sekolah, hingga akhirnya sekolah dapat beroperasi dan menerima siswa. Selama lebih dari empat bulan berjalan, Kemensos terus melakukan pengamatan intensif untuk memastikan proses pendidikan berjalan optimal. Meski masih terdapat sejumlah kendala, Gus Ipul optimistis kualitas Sekolah Rakyat akan terus meningkat seiring perbaikan yang dilakukan secara bertahap.
Ia juga berharap pada tahun mendatang Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo dapat menempati gedung permanen yang lebih representatif. Kota Probolinggo sendiri tercatat sebagai salah satu daerah pionir yang lebih awal melaksanakan program Sekolah Rakyat. Ke depan, pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota di Indonesia minimal memiliki satu Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan ekstrem.
Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menyatakan bahwa Sekolah Rakyat di daerahnya yang dijadikan percontohan nasional diharapkan dapat terus memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat sangat sejalan dengan visi dan program Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pendidikan bagi kelompok rentan. Saat ini, Sekolah Rakyat Kota Probolinggo memiliki 95 siswa aktif yang terbagi dalam empat rombongan belajar, terdiri dari dua rombel tingkat SMP dan dua rombeltingkat SMA.
Aminuddin menambahkan, hasil dari beberapa kali kunjungan dan evaluasi Kemensosmenunjukkan bahwa Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo telah berjalan sesuai harapan pemerintah pusat. Pemerintah daerah pun menyatakan kesiapan untuk menjadi lokasi studi banding bagi daerah lain yang akan merealisasikan program serupa. Testimoni dari siswa pun memperkuat keberhasilan program ini. Salah satu siswa, Azizah, mengungkapkan rasa syukurnya dapat bersekolah di Sekolah Rakyat karena mendapatkan banyak teman, pembelajaran yang baik, serta dukungan tenaga pendidik yang terarah dan peduli.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan keluarga siswa. Hal ini terutama relevan bagi wilayah pesisir dan agraris seperti Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, pendidikan anak tidak akan berdampak maksimal tanpa penguatan ekonomi keluarga secara paralel.
Pemerintah Kabupaten Lembata telah menyiapkan lahan seluas 9 hektare di Desa Bour, Kecamatan Nubatukan, sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan tersebut merupakan hibah masyarakat yang saat ini sedang diproses untuk memperoleh legalitas formal. Agus Jabo menegaskan bahwa kejelasan status hukum lahan menjadi syarat utama sebelum pembangunan dimulai. Ia juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, yakni yang masuk dalam DTSEN desil 1 dan 2, serta berasal dari daerah setempat.
Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, memaparkan konsep pemberdayaan orang tua siswa dengan melibatkan mereka sebagai penyedia bahan pangan bagi kebutuhan asrama, seperti jagung, ayam, ikan, dan sayur-sayuran. Konsep ini dinilai selaras dengan potensi lokal Lembata sebagai wilayah pesisir dan pertanian. Agus Jabo menilai pendekatan tersebut sejalan dengan model pengentasan kemiskinan Sekolah Rakyat yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan.
Agus Jabo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat hadir untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi. Pendidikan anak dan pemberdayaan orang tua harus berjalan seiring agar dampaknya tidak bersifat sementara. Ia juga menambahkan bahwa Kemensos telah menjalin kerja sama lintas kementerian dan lembaga guna memastikan masa depan lulusan Sekolah Rakyat, baik dalam melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
Secara keseluruhan, Program Sekolah Rakyat besutan Presiden Prabowo tidak hanya mendapatkan apresiasi publik, tetapi juga menunjukkan arah kebijakan sosial yang berkeadilan, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Program ini menjadi simbol kehadiran negara dalam menjamin masa depan anak-anak dari keluarga miskin, sekaligus membangun fondasi kuat bagi lahirnya generasi Indonesia yang lebih mandiri, berkarakter, dan berdaya saing.
*) Pemerhati sosial