Pro dan Kontra Pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur

Baca Juga

MATA INDONESIA, KARAWANG-Rencana pemindahan ibu kota negara nusantara saat ini memang menuai pro dan kontra. Menyikapi hal tersebut, Presiden Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang (Presma Unsika) Alfin Fadhilah ikut bersuara.

Menurutnya kebijakan pemerintah untuk memindahkan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, dinilai merupakan sebuah langkah yang berani dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

BEM Unsika sampai dengan saat ini mendukung kebijakan pemerintah tersebut, dan IKN diharapkan mampu menerapkan sistem tata kelola pemerintahan yang terpusat. Dan pemerataan pembangunan dapat segera terealisasi melalui IKN yang baru.

Adapun beberapa pertimbangan karena adanya pro kontra dari berbagai elemen masyarakat perihal kebijakan pemindahan IKN, dimana Indonesia masih dalam tahap pemulihan ekonomi dan dalam kondisi pandemi Covid-19.

“Pemerintah saat ini tetap membagi fokusnya, karena situasi masyarakat masih banyak yang harus mendapatkan perhatian,” katanya.

Kemudian berkaitan dengan kondisi lingkungan di Kalimantan Timur, kata dia, pihaknya menyarankan untuk tetap menjaga kelestarian alam dengan menjaga hutan di Kalimantan Timur.

Sehingga kondisi IKN yang baru nantinya dapat menyeimbangkan antara konsep negara modern dan maju dengan kelestarian alamnya.

Selain itu, Kota Jakarta nantinya tetap difokuskan sebagai pusat bisnis dan ekonomi agar tidak terjadinya penumpukan sektor di wilayah IKN yang baru.

Sehingga Jakarta tetap memiliki nilai keistimewaan dari sejarah yang telah dibangun, dan pemerintahan akan tersentralisasi di Kalimantan Timur sebagai IKN yang baru.

Sementara itu, adanya penolakan, dalam suatu kebijakan menjadi hal biasa. Kali ini datang dari Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Karawang, Elyasa Budianto.

Menurutnya, kajian akademik IKN tidak memikirkan segala aspek dampak yang ditimbulkan.

“Tentunya, kami juga melihat kajian akademiknya itu asal dibuat, tidak mengkaji lebih dalam berbagai aspek dampak yang ditimbulkan,” katanya.

Untuk Jakarta sendiri kata dia memiliki nilai histori Panjang terkait kemerdekaan, jadi tidak perlu pemindahan ibu kota.

Sekedar diketahui, IKN diproyeksi menjadi superhub ekonomi nasional. Target ini merupakan target jangka panjang pasca pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Investasi yang tercipta di IKN Nusantara bakal menjadi pendorong tujuan tersebut. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar menyebut ini juga masuk dalam strategi menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Dalam jangka panjang Ibu Kota baru diharapkan sebagai economic Super Hub, dimana jadi penggerak dan jadi economic value chain nasional,” katanya.

Reporter: Muhammad Rizky Aulia

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini