Oleh : Arzan Malik Narendra )*
Dalam upayanya untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menggagas strategi hilirisasi sebagai landasan utama kebijakan ekonomi nasional.
Langkah ini bukan hanya sekadar kebijakan teknis, tetapi visi besar yang bertujuan untuk mengubah wajah ekonomi Indonesia, memanfaatkan potensi alam, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Strategi ini menjadi pijakan untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Hilirisasi, dalam pandangan Presiden Prabowo, adalah langkah strategis yang membawa dampak luas, tak hanya sekadar menambah nilai ekonomis, tapi juga menjadi fondasi pemerataan ekonomi yang selama ini diidamkan.
Dengan mengurangi ekspor bahan mentah dan mulai memprosesnya di dalam negeri, pemerintah berharap dapat menghadirkan peluang ekonomi bagi daerah-daerah di seluruh Nusantara. Ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang memastikan kesejahteraan dapat dirasakan merata, dari pusat hingga pelosok.
Langkah konkret Presiden Prabowo terlihat dari penyempurnaan roadmap hilirisasiyang telah dirancang untuk berbagai komoditas unggulan Indonesia, seperti nikel, tembaga, bauksit, kelapa sawit, hingga produk hasil perikanan dan kehutanan.
Tidak hanya berhenti pada aspek produksi, roadmap ini mencakup aspek finansial, teknis, dan legal yang diharapkan dapat memudahkan proses investasi, baik untuk investor asing maupun pelaku usaha lokal. Dengan inisiatif ini, Presiden Prabowo mengundang semua pihak untuk berkolaborasi dan mengambil peran dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan merata.
Salah satu langkah hilirisasi paling mencolok yang telah dilakukan adalah penghentian ekspor nikel mentah sejak 2020. Langkah ini bukan tanpa alasan. Sejak keputusan itu diberlakukan, nilai ekspor nikel yang diolah di dalam negeri melonjak drastis, dari hanya US$3 miliar menjadi lebih dari US$30 miliar.
Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa dengan mempertahankan proses produksi dalam negeri, Indonesia dapat mengoptimalkan keuntungan ekonomis sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Proyeksi ke depan menunjukkan potensi investasi di sektor nikel ini bisa mencapai US$127,90 miliar pada 2040, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai US$43,20 miliar dan menciptakan ratusan ribu pekerjaan baru.
Selain itu, untuk memastikan hilirisasi juga dinikmati oleh pengusaha daerah, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Menteri Investasi Nomor 1 Tahun 2022. Regulasi ini mengharuskan investor besar untuk bekerjasama dengan pelaku usaha lokal. Tujuannya jelas: memberikan ruang bagi pengusaha daerah untuk berkembang dan berperan aktif dalam ekonomi nasional.
Dengan demikian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diharapkan mampu naik kelas dan terlibat dalam rantai ekonomi nasional yang lebih besar. Harapan besarnya adalah agar distribusi ekonomi semakin merata dan para pengusaha lokal bisa berkembang menjadi pemain utama di negeri sendiri.
Di sisi lain, dukungan terhadap hilirisasi ini juga datang dari berbagai kalangan, salah satunya adalah Anggota DPR RI Bambang Soesatyo. Ia menilai hilirisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo sejalan dengan kebutuhan zaman di era Industri 4.0 dan kecerdasan buatan. Dengan mendorong hilirisasi, menurutnya, Indonesia tidak hanya menciptakan produk dengan nilai tambah, tetapi juga menyiapkan warisan ekonomi yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Hilirisasi ini membawa perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam; bukan lagi semata-mata menggali dan menjual bahan mentah, tetapi berfokus pada produk akhir yang siap bersaing di pasar global.
Namun, hilirisasi bukan tanpa tantangan. Prosesnya membutuhkan biaya barang modal yang tinggi dan masih bergantung pada impor untuk beberapa komponen penting. Di sinilah peran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi krusial.
Institusi riset ini diharapkan dapat mendorong inovasi dalam hal proses produksi yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Dengan meneliti dan mengembangkan teknologi produksi lokal, Indonesia diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada impor dan menciptakan barang modal sendiri yang dapat mendukung hilirisasi.
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Sunarso, juga menyambut baik langkah hilirisasi ini. Menurutnya, kebijakan hilirisasi adalah salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperbaiki distribusi pendapatan.
Contohnya adalah sektor agrikultur, di mana hilirisasi produk seperti minyak kelapa sawit dapat menciptakan lapangan kerja baru dan pemerataan pendapatan. BRI melihat potensi besar dalam sektor hilir agrikultur sebagai peluang bisnis yang tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat luas.
Hilirisasi juga dilihat sebagai langkah untuk menghindari middle income trap atau jebakan pendapatan menengah. Jika Indonesia hanya bergantung pada ekspor bahan mentah, maka sulit bagi ekonomi negara ini untuk mengalami lonjakan signifikan.
Dengan memproduksi barang bernilai tambah di dalam negeri, Indonesia tidak hanya meningkatkan PDB, tetapi juga menyebarkan manfaatnya ke seluruh rakyat. Presiden Prabowo berharap, melalui hilirisasi, setiap lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat ekonomi yang adil dan merata.
Presiden Prabowo menyadari bahwa visi besar ini hanya akan tercapai jika ada kerjasama solid antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hilirisasi bukan hanya tugas pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Dengan komitmen yang kuat dan langkah konkret, pemerataan ekonomi yang diinginkan melalui hilirisasi akan menjadi kenyataan.
Dengan dorongan ini, kita diharapkan tidak hanya menyaksikan pertumbuhan angka ekonomi, tetapi juga merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah langkah strategis yang diharapkan dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.
)* Penulis adalah kontributor Lembaga Siber Nusa
